UU PDP, Jokowi Diminta Segera Tunjuk Lembaga Pelindung Data
Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengatakan, persetujuan UU PDP menjadi akhir dari kebuntuan sejak September 2020 akibat tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.
Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang. Pengesahan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, Selasa (20/9).
Mengomentari pengesahan ini, Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengatakan, persetujuan UU PDP menjadi akhir dari kebuntuan sejak September 2020 akibat tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
Kata dia, sebagai jalan tengah, Pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat untuk menyetujui Lembaga Pelindungan Data untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami berharap Presiden akan menentukan yang terbaik sebagai bagian dari komitmen politik beliau mengingat lembaga tersebut tidak hanya akan mengawasi pihak swasta namun juga mengawasi badan publik, kementerian/lembaga sehingga penting untuk memiliki independensi," terangnya dalam siaran tertulis
"Kepastian independensi lembaga ini menurut saya, akan memberikan jaminan lebih dalam upaya negara melakukan pelindungan data masyarakat," lanjutnya.
Catatan lain, lanjut Politikus Partai Golkar ini terkait maraknya kejadian peretasan data yang salah satunya disebabkan sistem pengamanan siber yang belum diterapkan semua instansi.
Lanjut dia, UU PDP memahami keadaan ini dan memastikan penerapan sistem atau infrastruktur pengamanan data dan keberadaan sumber daya manusia (data protection officer) yang andal sebagai salah satu kewajiban pengendali data.
"Kami tekankan juga catatan BSSN yang menyampaikan bahwa peringatan anomali dan rekomendasi mereka seringkali 'dicuekin' oleh institusi atau lembaga negara. Kemungkinan ini perlu diwaspadai untuk tidak terjadi pada lembaga pengawas pelindungan data yang akan ditetapkan Presiden nantinya," jelasnya.
"Harapan kami setelah diundangkan, RUU ini akan mampu menjawab atau paling tidak mengurangi dengan signifikan peretasan dan kebocoran data yang terjadi," tuntasnya.
Baca juga:
UU PDP Disahkan, Menkominfo Ungkap Cara Awasi Data Pribadi Masyarakat
DPR Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang
Besok RUU PDP Disahkan, Puan: Tonggak Sejarah Indonesia Lindungi Data Pribadi Warga
Sejarah Asal Mula Lahirnya Hacker, Mengapa Dicap Aksi Kejahatan?
Ini Peran Muhammad Agung Hidayatullah dalam Kasus Peretasan Data Pribadi oleh Bjorka
Kemunculan Hacker Bjorka, Bagaimana Nasib Keamanan Data Pribadi?