UU Terorisme disahkan, BNPT usulkan perubahan struktur & penambahan deputi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyambut baik pengesahan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Terorisme. Dengan penguatan yang diberikan regulasi baru ini, lembaga yang dipimpinnya akan mengusulkan perubahan struktur organisasi, seperti menambah deputi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyambut baik pengesahan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Terorisme. Dengan penguatan yang diberikan regulasi baru ini, lembaga yang dipimpinnya akan mengusulkan perubahan struktur organisasi, seperti menambah deputi.
Menurut Suhardi, UU Terorisme yang baru disahkan menempatkan BNPT akan menjadi tumpuan atau leading sector dalam penanggulangan terorisme.
-
Bagaimana cara BNPT membantu para penyintas terorisme agar tetap berdaya? Selain itu, BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Kapan HUT Korps Marinir TNI AL diperingati? Setiap tanggal 15 November diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI AL.
-
Dimana BNPT menemukan landasan hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme? Ibnu menjelaskan, landasan pemerintah melakukan pembayaran kompensasi atau ganti rugi tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kenapa prajurit TNI mengamankan 'penyusup' tersebut? Salah satu tugas prajurit TNI adalah menjaga segala macam bentuk ancaman demi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
"Jadi kita berharap semuanya bisa segera operasional. Mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa implementasikan dengan baik," katanya di Medan, Jumat (25/5) malam.
Dengan menjadi leading sector, tentunya akan ada beban tugas yang diemban BNPT. Karenanya mereka akan mengajukan penambahan struktur kepada pemerintah.
"Khususnya seperti deradikalisasi yang jadi tumpuan kita di BNPT tentunya akan kita usulkan menjadi kedeputian dan juga hal-hal lainnya yang kira-kira mempunyai tugas beban tanggung jawab lebih besar nanti akan kita mekarkan," jelasnya.
Suhardi mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada ketua pansus dan seluruh fraksi yang telah mendukung UU Terorisme itu.
"Sehingga kita punya undang-undang yang cukup signifikan dan bahkan luar biasa karena mencakup masalah, yang pertama mungkin di dunia yang sampai kepada perlindungan terhadap korban," ucapnya.
Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Undang-undang baru ini di antaranya memang memberi penguatan kelembagaab pada BNPT dengan memasukkan tugas, fungsi, dan kewenangan BNPT. Lembaga ini akan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan instansi terkait.
Baca juga:
UU Terorisme, penyidik bisa dipidana kalau melanggar HAM saat penangkapan
Gatot harap UU Terorisme mampu bersihkan teroris di Indonesia
UU Terorisme atur pemberian kompensasi dan bantuan ke korban bom
Hasil akhir deretan pasal yang jadi sorotan dalam UU Antiterorisme
Jaksa Agung nilai penanganan terorisme leluasa usai revisi UU Terorisme disahkan