Versi BPK, kerugian negara dari pembelian RS Sumber Waras Rp 173 M
Nilai kerugian negara yang dipaparkan BPK semula Rp 193 miliar.
Sejumlah anggota Komisi III DPR bidang hukum menyambangi markas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa (19/4), siang. Tujuan mereka menggali informasi terkait polemik hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari BPK, ditemukan kerugian negara dari pembelian lahan RS Sumber Waras.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Setelah dilakukan audit oleh BPK ditemukan beberapa masalah, dan yang mencengangkan komisi III, hasil audit BPK sebagaimana dipublikasikan kepada publik kerugian negara Rp 173 miliar," ujarnya usai Rapat Konsultasi dengan BPK di BPK, Jakarta, Selasa (19/4).
Nilai kerugian ini berbeda dibanding ketika BPK mengunjungi KPK, di mana saat itu nilai kerugian negara disebut Rp 193 miliar. Benny menjelaskan setelah BPK melakukan audit investigasi hasil final menunjukkan angka kerugian negara Rp 173 miliar.
"Ya itu tadi, bahwa apa betul pimpinan KPK yang lalu yang minta BPK melakukan audit ini. Tadi disampaikan bahwa bukan BPK yang membuka itu kepada publik," jelas dia.
DPR meminta BPK segera menindaklanjuti kasus tersebut. Apalagi permasalahan pembelian lahan RS Sumber Waras telah menjadi sorotan publik.
"Jelas kami percaya, lembaga satu satunya di republik ini terhadap penggunaan keuangan negara adalah BPK. Kalau tidak kita percaya berarti sudah tidak bisa kita percaya semua dong," ungkapnya.
(mdk/noe)