LIVE

Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.

mui
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat (©merdeka.com)

Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri.

Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat. Hal itu disampaikan KH Marsudi Syuhud dalam acara diskusi publik yang digelar oleh Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) di Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

PMPI sendiri merupakan kelanjutan dari Pencinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) yang didirikan oleh Habib Luthfi bin Yahya pada 2005 lalu.

Orang lain juga bertanya?

Berdirinya Petanesia sebagai respons atas kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang rentan terhadap perpecahan dan konflik karena perbedaan.

 Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat. Sebab, menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. "Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir," ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).

Ia pun menjelaskan, dalam konteks mengolah sebuah kekayaan negara, seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, maupun lingkungan hidup, aturan yang dibuat pemerintah haruslah menyatukan antara dua maslahat. "Kemaslahatan publik, biasanya diatur pemerintah dan kemaslahatan untuk individu (perusahaan)," kata beliau.

 Negera, kata Marsudi, memiliki kewenangan untuk mengolah segala sumber kekayaannya. Namun, sebelum itu, negara juga perlu memperhatikan hak-hak untuk masyarakat umum dan untuk pribadi atau pihak tertentu. Selain itu, sebelum mengelola kekayaan alam, negara pun harus bisa menimbang terlebih dahulu seberapa besar atau kecilnya keuntungan maupun kerugian yang bisa didapat.

Maka dari itu, sangat penting untuk membuat aturan yang mempertimbangkan keuntungan dari segi materi juga rohani. "Kita butuh materi untuk bangunan tapi kita juga butuh lingkungan tetap hidup, jadi diadakan keseimbangan. Dihitung, dimitigasi kerugiannya," ujar KH Marsudi.

 KH Marsudi pun meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama. Termasuk salah satunya perihal ekspor pasir yang belakangan disorot publik. "Publik harus ikut memantau jangan sampai kerugiannya kegedean manfaatnya sedikit," pungkasnya.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Bakal Didanai APBN

APBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.

Ibu Kota Negara
Pengusaha Perlu Tahu, Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru tentang Izin Usaha Barang Kena Cukai

Kemenkeu mengubah aturan tentang penerbitan, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

ekspor
KSAD Dudung Abdurachman Jadi Warga Kehormatan Masyarakat Osing Banyuwangi

Jenderal Dudung juga mendapatkan piagam yang berisi Maklumat Pengukuhan sebagai Warga Kehormatan.

Berita Banyuwangi
KSAD Dudung Abdurachman Jadi Warga Kehormatan Masyarakat Osing Banyuwangi

Jenderal Dudung juga mendapatkan piagam yang berisi Maklumat Pengukuhan sebagai Warga Kehormatan.

Berita Banyuwangi
Hakim Danu Arman Dipecat Usai Terbukti Nyabu di Ruang Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Keputusan itu dibacakan Majelis Kehormatan Hakim dalam persidangan di ruang sidang gedung Mahkamah Agung.

Hakim Narkoba
Kabur 2 Bulan, Mantan Kades Maling Dana Desa Ditangkap saat Sembunyi di Oyo Semarang

Mantan Kepala Desa Banjarsari ditangkap tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Garut saat tengah bersembunyi di OYO Semarang

dana desa
Inilah Hukuman Penjara Terlama di Dunia, Ada yang Melebihi Seumur Hidup

Hukuman bagi pelaku kejahatan berbeda-beda sesuai kebijakan negara. Salah satunya adalah hukuman penjara. Berikut hukuman penjara terlama di dunia.

Kriminal
Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

kasus korupsi
Wisuda Purnabakti Pengayoman, Sekjen Kemenkumham: Pengabdian Bagi Bangsa Belum Selesai

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti

Berita Kemenkumham
Mahfud: Kalau Negara Tidak Adil Bubar

Mahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
8 Cara Mengusir Nyamuk di Kamar Bayi, Paling Aman untuk Kesehatan si Kecil

Ada beragam bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di rumah.

Trending
Hakim Keheranan Lihat Dukun Aki, Minta Keringanan Hukuman tapi Senyum & Tertawa: Kayak Enggak Berdosa Gitu Loh

Wowon, Solihin dan Dede merupakan pelaku pembunuhan berantai di Kota Bekasi dan Cianjur.

Pembunuhan Sadis
Kementerian Kesehatan Beberkan Penyebab Polusi Udara Jakarta di Acara ISF 2023

Padahal, delapan miliar manusia yang hidup di bumi saat ini sangat tergantung pada keanekaragaman hayati termasuk kualitas udara yang bersih.

Polusi Udara