Wakil Ketua DPR nilai PHK bisa telantarkan keluarga PNS

"Ini harus betul-betul dikaji secara matang."

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah mengkaji ulang ‎kebijakannya yang berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh secara besar-besaran dan rencana pemecatan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan efisiensi.

‎"Ini harus betul-betul dikaji secara matang. Itu kita harus berpikir jauh lebih karena ini menyangkut nasib seseorang dan ini masyarakat Indonesia yang betul-betul memerlukan pengertian dari pada pemerintah, pengertian dari pada seluruh pihak karena ini juga harus menjadi pemikiran yang betul-betul fokus. Harus dipikir secara matang betul," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).

‎Politikus Partai Demokrat ini juga menceritakan bahwa dirinya sempat menjadi PNS. Kala itu dia memiliki cita-cita yang tinggi. Maka dari itu dia tidak terima jika ada kebijakan yang memangkas masa depan PNS.

"Kan ini menghidupi daripada keluarga, kalau satunya ini menghidupi ini ditelantarkan dan keluarganya diterlantarkan, apalagi ini satu juta berarti berapa juta orang yang harus mendapatkan permasalahan tentang ini," tuturnya.

Agus berharap agar ke depannya tak ada rekrutmen PNS yang digelar tanpa sesuai kebutuhan. Hal tersebut harus seiring dengan kebijakan tak sembarangan dalam memecat PNS.

"Menurut saya kalau sudah menjadi PNS ya seyogyanya itu diberikan karir yang baik di teruskan, barangkali yang banyak ditingkatkan adalah bebannya," pungkasnya.

Baca juga:
Ramadan, jam kerja PNS di Yogyakarta dikurangi 5 jam dalam sepekan
Begini cara hitung uang makan yang diterima PNS
Kabar gembira, PNS kini dapat uang makan dihitung per hari kerja
Lantik pejabat di kuburan, Wali Kota Makassar bantah pencitraan
Rekrutmen PNS masa lalu tak terkontrol jadi PR pemerintahan Jokowi