LIVE

Wakil Ketua DPR: Proses hukum pemukulan Mulyadi terus berjalan

Meski sudah ada upaya mendamaikan, proses hukum tetap akan dilakukan terhadap Mustofa Assegaf.

Adu Jotos Anggota DPR

Aksi pemukulan yang dilakukan anggota Fraksi PPP, Mustofa Assegaf terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, berbuntut pada laporan polisi. Mustofa Assegaf diketahui adalah adik dari wakil ketua umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, keributan yang terjadi antara kedua orang tersebut sepenuhnya akan diserahkan ke ranah hukum. Agus mengaku, Partai Demokrat siap menyediakan kuasa hukum bagi kadernya apabila dibutuhkan.

"Pasti memberikan bantuan hukum, suatu yang wajar saja menurut saya. Memang informasi yang saya ketahui (Mustofa) adalah adik dari Bu Nurhayati Assegaf," kata Agus, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (10/4).

Agus mengatakan, insiden keributan yang terjadi antara dua politisi berbeda Fraksi tersebut adalah tidak saling adu pukul. Melainkan, Mulyadi usai memimpin sidang justru disatroni Mustofa dan langsung dipukul.

"Gak benar adu jotos, yang bener satu yang di jotos. Tidak ada perlawanan dari Pak Mulyadi," jelasnya.

Agus melanjutkan, saat ini Mulyadi telah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, dengan bukti visum dari rumah sakit sebagai bahan pelaporan.

"Sudah visum dan dilaporkan, sehingga nanti proses hukumnya diyakini pasti akan jalan terus," pungkasnya.

Baca juga:
Memalukan, wakil rakyat baku hantam di parlemen
Baru enam bulan bekerja, dua kali kader PPP bikin malu DPR
Anggota saling baku hantam, Ketua DPR minta maaf
Mustofa klaim Mulyadi akan cabut laporan di kepolisian
Pukul Mulyadi, Mustofa Assegaf akan dipindah dari Komisi VII DPR
Mulyadi sebut adu jotos dengan Mustofa bikin citra DPR tercoreng

Orang lain juga bertanya?
(mdk/bal)
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

RUU Perampasan Aset
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Timnas Amin
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Timnas Amin
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara

Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.

Kementerian BUMN
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna

Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.

berita kemendagri
Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Bawaslu RI
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

baleg dpr uu pilkada
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

OTT KPK
Lebih Dekat dengan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Sudah Jadi Aktivis Pemilu sejak Usianya 19 Tahun

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin enggan berkomentar banyak terkait keputusan Baleg DPR RI yang menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada.

KPU RI
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Wantimpres