Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan setelah diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Disdikpora Mamuju.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mamuju, Jalaluddin tertangkap tangan tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Barat karena diduga menerima suap Rp50 juta.
Kasubdit III Direktorat Ditkrimsus Polda Sulbar, AKBP Hengky Kristianto Abadi mengatakan, penyidik sedang menggeledah kantor Disdikpora Mamuju. Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan setelah diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Disdikpora Mamuju.
"Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia tertangkap tangan bersama seorang kontraktor," kata Hengky kepada wartawan, Jumat (5/1).
Meski telah menetapkan Jalaluddin sebagai tersangka, polisi masih melakukan pengembangan untuk menjerat penyuap. Polisi menyebut tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
"Kami masih pemeriksaan untuk pengembangan kasus suap ini. Informasi awal ini proyek konstruksi pembangunan," kata Hengky.
Uang tersebut diberikan diduga sebagai tanda terima kasih dari kontraktor saat Jalaluddin masih menjabat sebagai Kepala Disdikpora Mamuju.
Polisi menyebut tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca Selengkapnya
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca Selengkapnya
Penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.
Baca Selengkapnya
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca Selengkapnya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya
Polres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Baca Selengkapnya
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi