Wakil ketua MPR: Masyarakat harus terlibat melawan hoax
Peran masyarakat sangat vital dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan gangguan keamanan lainnya. Pihak-pihak tak bertanggung jawab ditenggarai kerap menyebarkan informasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
Peran masyarakat sangat vital dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan gangguan keamanan lainnya. Pihak-pihak tak bertanggung jawab ditenggarai kerap menyebarkan informasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
Untuk mengantisipasinya masyarakat diminta lebih peduli saat berselancar di dunia maya. 'Siskamling' Medsos dinilai menjadi solusi untuk meredam hoax yang muncul di masyarakat.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
-
Kata-kata lucu apa yang dibagikan di media sosial? Kata-Kata lucu yang dibagikan di medsos bisa menjadi hiburan bagi orang lain.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Bagaimana Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran terhadap berita hoaks tersebut? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran melalui fitur Google Image. Menemukan bahwa thumbnail video Youtube merupakan foto dari berita Antaranews.com berjudul “Polisi bebaskan perawat DN tersangka gunting jari bayi di Palembang” yang diunggah pada 13 Februari 2023.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
"Dengan beragamnya penyakit masyarakat baik itu yang namanya hoax, narkoba, LGBT, separatisme, komunisme, radikalisme yang semuanya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mementingkan peran serta masyarakat," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Selasa (20/2).
Peran aktif masyarakat berupa 'siskamling' medsos itu, menurut Hidayat, harus digalakkan dan tidak harus menunggu ajakan atau program dari pemerintah. Ia menilai langkah-langkah antisipasi itu akan sangat terbantu bila masyarakat aktif melakukan deteksi dini.
"Masyarakat harus terlibat di dalam siskamling melawan hoax, baik itu menyebarkan dan menerimanya dari terdampak pengaruh pada hoax. Karena hoax ini pengaruhnya cukup dahsyat," tuturnya.
"Masyarakat sering tidak melakukan klarifikasi, kemudian mengambil atau menerima mentah-mentah saja pesan itu. Hal-hal semacam itu yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran antar-kampung atau hal-hal buruk lainnya. Itu harus benar-benar dihindari," tambahnya.
Menurutnya, peran serta tokoh masyarakat, agama, juga pimpinan negara di tingkat masyarakat yakni RT/RW bisa diajak serta. peraih gelar Doktor dari Universitas Islam Madinah ini menuruturkan, untuk menyelamatkan dan melindungi para generasi muda bangsa peran keluarga sangat penting.
"Sebab anak kita pastilah lebih banyak bersama dengan keluarga. Kalau keluarganya sakinah, mawadah, warohmah dan berkah, maka tidak mungkin ada anak yang kemudian tega menjadikan bapak ibunya nelangsa karena anaknya terlibat narkoba, komunisme atau bahkan mungkin terpapar paham radikal," terang Hidayat.
Menjelang Pilkada 2018, Hidayat mengimbau agar masyarakat termasuk juga politisi yang ada di parlemen atau di luar parlemen, pejabat pemerintah dan termasuk juga orang yang tidak berada di dunia politik untuk tidak menyebarkan hoax melalui media sosial.
"Karena yang namanya menyebarkan berita bohong itu adalah bertentangan dengan hukum, yang bisa dikenakan pasal-pasal hukum, bisa dipenjara dan bertentangan dengan agama. Karena tidak ada agama apapun yang membolehkan untuk menyebarkan berita bohong, mengadu domba, menyebar fitnah dan lain sebagainya," pungkasnya.
Baca juga:
Polisi amankan pelaku penghina Presiden Jokowi hingga Mbah Maimun
Polisi pastikan isu logo PKI di wilayah Legok, Tangerang Selatan hoax
'Kelompok radikal mencederai prinsip toleransi Bhineka Tunggal Ika'
Polda Sumsel bentuk Satgas pantau berita hoax dan SARA selama Pilgub
'Jangan mudah termakan isu tak jelas di media sosial'