Wali Kota Blitar tak terlihat saat KPK segel ruang kerjanya
Ruang kerja Wali Kota Blitar Mohammad Samanhudi Anwar (MSA) disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6). Penyegelan ini diduga berkaitan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar dan Tulungagung.
Ruang kerja Wali Kota Blitar Mohammad Samanhudi Anwar (MSA) disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6). Penyegelan ini diduga berkaitan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar dan Tulungagung.
Tim penyidik KPK datang ke Kantor Wali Kota Blitar dengan mengendari mobil. Petugas kemudian turun lalu menuju ke ruang Wali Kota Blitar yang berada di lantai dua.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Saat masuk ke ruangan, anggota KPK dikawal oleh beberapa orang anggota Satpol PP dan pegawai Pemkot Blitar. Tidak ada aktivitas pemeriksaan maupun pengambilan berkas di dalam ruangan tersebut.
Saat penyegelan, Mohammad Samanhudi Anwar tidak ada di ruangan. Bahkan wali Kota juga tidak terlihat saat kegiatan Apel Gelar Pasukan Linmas Pengamanan Pilgub Jawa Timur di Balai Kota Blitar. Kegiatan diwakili Wakil Wali Kota Blitar Santoso.
Usai melakukan pemeriksaan ruangan, tim KPK keluar dan melakukan penyegelan. Petugas tidak bersedia memberikan informasi mengenai aktivitas penyegelan ini. Mereka kemudian pergi meninggalkan Kantor Wali Kota Blitar.
Sebelumnya pada pukul 07.00 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Mohammad Sidiq mendatangi Markas Polres Blitar Kota. Sidik dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para wartawan yang sudah menunggu di depan Mapolres Blitar Kota, sejak semalaman berusaha meminta konfirmasi kepada Sidik. Yang bersangkutan hanya mengaku datang untuk dimintai keterangan dan membantu proses penyidikan KPK. Tetapi dia tidak tahu materi apa yang akan ditanyakan nantinya.
Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar membenarkan keberadaan KPK di Polres Blitar Kota. Tetapi Kapolresta tidak dapat menjelasakan detail kegiatan KPK di markasnya.
"Memang ada kegiatan dari KPK di wilayah Blitar Kota. Saat ini berada di Mapolres Blitar Kota. Namun untuk detail kegiatannya apa saya tidak bisa menjelaskan. Kami tidak tahu siapa saja yang dimintai keterangan, karena mereka hanya meminta izin meminjam tempat untuk kelakuan kegiatan itu," ujar Adewira Negara Siregar.
Baca juga:
Usai menggeledah, penyidik KPK segel ruang kerja Wali Kota Blitar
Datangi Mapolresta Blitar, Kadisdik bungkam saat ditanya wartawan
Kadis PUPR Tulungagung ditangkap KPK usai buka bersama anak yatim
KPK geledah rumah dinas Wali Kota Blitar
OTT Blitar-Tulungagung, belum ada kepala daerah yang ditangkap KPK
KPK amankan 5 orang dari OTT Blitar dan Tulungagung