Wali Kota Semarang Sebut Penambahan Anggaran Pilkada Beratkan APBD
Dia menyebut meski penambahan anggaran sudah diajukan KPU Kota untuk keperluan rapid test, kemampuan pemerintah daerah hanya mampu 10 persen dari jumlah total masyarakat Kota Semarang. Prinsipnya, pengajuan tambahan anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyatakan pengajuan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 jangan sampai membuat keuangan pemerintah daerah jebol.
"Saya sudah sampaikan dengan KPU agar memanfaatkan anggaran yang ada. Kalau pun harus ada tambahan anggaran, kemungkinan APBD Kota Semarang tidak bisa meng-cover," katanya, Jumat (12/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Dia menyebut meski penambahan anggaran sudah diajukan KPU Kota untuk keperluan rapid test, kemampuan pemerintah daerah hanya mampu 10 persen dari jumlah total masyarakat Kota Semarang. Prinsipnya, pengajuan tambahan anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
"Saya sudah sampaikan, kalau rapid test harus dilakukan semua, akan menjadi beban yang luar biasa. Kita lagi negosiasi sama KPU Kota. Angka-angka mana yang sekiranya bisa efisien, efektif, dan mampu disiapkan oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Pemkot Semarang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72 miliar ke KPU Kota Semarang untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti. Anggaran itu ditetapkan sebelum pandemi virus Corona.
"Anggaran itu tidak kita otak-atik. Karena memang anggaran Pilkada tidak boleh diubah dalam refocusing anggaran untuk covid-19," tutup Hendrar.
Baca juga:
KPU Jateng Minta Anggaran Pelaksanaan Pilkada Harus Sesuai Protokol Kesehatan
Doni Monardo: 40 Kabupaten Kota yang Gelar Pilkada, Berisiko Tinggi Corona
Gugus Tugas Covid-19 Ingatkan Penyelenggara Pilkada Patuhi Protokol Kesehatan
Gelar Pilkada 2020, KPU Minta Rp4,77 Triliun ke Menkeu
Gugus Tugas Ingatkan Penyelenggara Pilkada Wajib Paham Zona Hijau dan Merah
Mendagri Minta KPU Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020