Wali Kota Solo Setuju Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Rudy mencontohkan, dalam sepekan ia bisa menghadiri belasan kali acara hajatan warga. Belum lagi tak sedikit warga yang meminta bantuan secara pribadi. Baik untuk pelunasan biaya sekolah maupun pelunasan biaya rumah sakit misalnya. Kondisi tersebut membuat ia harus menyiapkan anggaran cukup besar.
Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) yang juga Ketua DPC PDIP Solo termasuk yang setuju dengan rencana tersebut.
"Kalau saya setuju. pilkada tidak langsung atau melalui DPRD bisa mencegah tindakan korupsi kepala daerah," katanya, Kamis (21/11).
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana Pilkada serentak dijalankan? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pilkada langsung seperti saat ini, dia menilai, membuat calon kepala daerah menghabiskan banyak anggaran. Terutama untuk biaya kampanye. Akibatnya, saat menang dan menjabat, mereka mencari pendapatan lain secara ilegal. Apalagi gaji yang didapatkan tak sesuai dengan pengeluaran.
"Sekarang ini gaji kepala daerah sekitar Rp6 juta, ditambah pendapatan lain resmi sekitar Rp100 juta. Jumlah itu untuk sosial saja kurang . Kalau jadi bupati atau wali kota tapi tidak punya komitmen dan jiwa melayani ya pasti korupsi," ujarnya.
Pemilihan Langsung Habiskan Banyak Uang
Rudy mencontohkan, dalam sepekan ia bisa menghadiri belasan kali acara hajatan warga. Belum lagi tak sedikit warga yang meminta bantuan secara pribadi. Baik untuk pelunasan biaya sekolah maupun pelunasan biaya rumah sakit misalnya. Kondisi tersebut membuat ia harus menyiapkan anggaran cukup besar.
"Kalau Pilkada 2015 kemarin saya tidak mengeluarkan modal banyak. Kalau saksi itu kan harus dibayar, tap yang bayar kan partai," terangnya.
Dia menambahkan, dalam hal pengawasan Pilkada lewat DPRD lebih mudah. Jika melalui DPRD, pengawasan jika terjadi money politic juga lebih mudah.
"Saya jamin mereka tidak berani melakukan korupsi, karena kalau ditangkap saber pungli juga berat kok," terangnya.
Rudy tak menampik, peluang korupsi masih ada walaupun dilakukan Pilkada tidak langsung. Ia mengusulkan agar kepala daerah pilihan DPRD yang korupsi dihukum mati.
"Kalau pilihan dari DPRD masih ada yang korupsi, jangan dihukum penjara tapi hukum mati biar kapok," pungkasnya.
(mdk/fik)