Wapres JK minta masyarakat tak khawatir soal e-KTP tercecer
Bahkan, politisi PDIP ini berani mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya, jika ada yang memalsukan apalagi menggunakan data e-KTP yang rusak atau tidak valid untuk kepentingan politik itu tadi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait insiden e-KTP tercecer di Kabupaten Bogor. Dia yakin seluruh KTP elektronik tersebut tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan politik apa pun.
"Tidak perlu khawatir dipergunakan (kepentingan politik) itu. Bagaimana bisa manfaatkan, katakanlah pergi di TPS, fotonya beda dengan orangnya, masih ada pengamannya," katanya di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya sangat berkomitmen data e-KTP rusak tidak akan digunakan untuk kepentingan politik.
"Saya punya komitmen bahwa data kependudukan KTP itu harus tuntas dan selesai. Saya menjamin, tidak mungkin digunakan untuk kepentingan Pilkada, untuk kepentingan Pemilu dan sebagainya," ucap Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (28/5).
Dia menuturkan, memang ada barang palsu, tapi bukan buatan Indonesia ataupun pihaknya. "Kalau barang palsu banyak. Kemarin ditemukan di DKI itu buatan Kamboja tapi bukan buatan sini. Enggak ada, clear and clean semuanya," ungkap Tjahjo.
Bahkan, politisi PDIP ini berani mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya, jika ada yang memalsukan apalagi menggunakan data e-KTP yang rusak atau tidak valid untuk kepentingan politik itu tadi.
Meskipun Tjahjo tak menampik, proses pembuatan e-KTP masih ada yang mengalami keterlambatan.
"Kalau ada masyarakat yang terlambat menerima e-KTP yang kami akui, memang mungkin terlambat prosesnya. Tapi sampai memalsukan, apalagi digunakan Pilkada atau Pileg, saya mempertaruhkan jabatan saya dan kehormatan saya, untuk tidak akan terjadi," tegas Tjahjo.
Dia pun menyebut kejadian tercecernya e-KTP membuat pihaknya melakukan evaluasi terhadap para kinerja staf. Dirinya memaklumi jika ada yang mengaitkan ini dengan politik.
"Saya tanggung jawab secara prinsip, tapi pembenahan di dalam mari, kami akan menata semua. Ini bagi evaluasi kami, bahwa staff asal kerja, enggak hati-hati, enggak sensitif," jelas dia.
Baca juga:
Melihat pemusnahan 800 ribu e-KTP
Tahun politik, e-KTP tercecer di jalan rawan dipolitisir
PAN sarankan musnahkan e-KTP rusak menggunakan alat penghancur kertas
Ketua DPR ingin pastikan pemilik e-KTP yang tercecer punya hak pilih di 2019
Dirjen Dukcapil: e-KTP rusak dimusnahkan dengan dipotong sisi kanannya
e-KTP tercecer, Tjahjo siap korbankan jabatan bila disalahgunakan untuk pilkada