Warga Gagal Vaksinasi Karena NIK, DPR Minta Pemerintah Integrasi Sistem Pendataan
Netty juga mendesak agar pemerintah segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengusut kasus masyarakat yang gagal vaksin lantaran NIK-nya dipakai orang lain. Netty mengaku melihat langsung kejadian warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus saat
"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata Netty dalam dalam pesan singkat, Minggu(15/8).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
Dia menjelaskan panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar. Padahal dia belum pernah vaksinasi. Menurut Netty, kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksinasi semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.
"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," ungkapnya.
"Masalah stok dan pemerataan distribusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah yang kekurangan. Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," tambahnya.
Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah segera melakukan integrasi data agar rakyat tidak dirugikan. Netty juga mendesak agar pemerintah segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang.
"Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," ungkapnya.
Jangan sampai masyarakat rugi karena sistem data pemerintah yang tidak aman. "Bukankah kartu vaksin sekarang menjadisyarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk mal?" pungkasnya.
Baca juga:
DMI Kolaborasi Bank DKI Gelar Vaksinasi di Tempat Ibadah
Jerinx: Masyarakat Tak Perlu Takut Divaksinasi Covid-19
9,2 Juta Warga DKI sudah Divaksinasi, Anies Sebut Sehari Bisa Sampai 200 Ribu Dosis
Ribuan Warga Protes Wajib Vaksin Covid-19 di Prancis
Ditelpon Jokowi, Gubernur Riau Langsung Minta Tambahan Vaksin