21 DPP PKPI se-Indonesia cabut mandat ke Haris Sudarno
Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris ke-21 pengurus DPP PKPI itu, Hendropriyono juga diminta untuk menyatukan seluruh elemen yang ada di partai berlambang Garuda Merah Putih tersebut.
Sebanyak 21 Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kubu Cut Meutia mencabut mandat terhadap Haris Sudarno dan Samuel Samson yang diserahkan pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Grand Cempaka 24 Agustus lalu. Para pengurus DPP PKPI tersebut menyerahkan dukungan kepada AM Hendropriyono untuk memimpin partai yang didirikan almarhum Jenderal (Purn) TNI Edi Sudrajat dan Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno itu.
Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris ke-21 pengurus DPP PKPI itu, Hendropriyono juga diminta untuk menyatukan seluruh elemen yang ada di partai berlambang Garuda Merah Putih tersebut.
Ke-21 pengurus DPP PKPI tersebut adalah Jawa Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, NTB, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kaltim, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Jawa Tengah.
"Kami meminta Pak AM Hendropriyono untuk menyatukan seluruh element partai, agar bisa islah, bisa ikut pemilu, berjuang untuk rakyat," kata Ketua DPP PKPI Provinsi Sulawesi Utara, Ronald H Pauner, Kamis (20/10).
Ditambahkan Ronald, pihaknya percaya Haris Sudarno akan legowo dengan pencabutan mandat yang dilakukan pengurus DPP PKPI seluruh Indonesia itu.
"Pak Haris sudah pernah menyatakan, beliau tidak ngotot sebagai ketua umum. Kalau DPP tidak mendukung lagi, beliau akan legowo. Nah, kini sebagian besar DPP sudah tidak lagi memberikan mandat, tentu beliau akan menerima," jelasnya.
Ketua DPP PKPI Jawa Barat, Bambang Setiadi mengatakan bahwa dengan dicabutnya mandat oleh 21 DPP PKPI dari seluruh Indonesia, maka Haris Sudarno dan Samuel Samson tidak bisa lagi menyatakan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal PKPI.
"Jumlah 21 DPP itu sudah dua pertiga dari DPP seluruh Indonesia. Sehingga Haris Sudarno dan Samuel Samson tidak lagi memiliki legitimasi sebagai pemimpin. Karena dua pertiga pengurus DPP yang mengangkat mereka dalam KLB di Grand Cempaka telah mencabut mandat," kata Bambang.
Dia menambahkan, kemungkinan jumlah 21 DPP tersebut akan bertambah. Karena beberapa pengurus masih menunggu rapat di daerahnya dan menyampaikan surat serupa ke Jakarta.
"Ada beberapa pengurus lain masih dalam bentuk komunikasi via WhatApps, jadi belum dalam bentuk surat resmi. Ini belum kami masukkan," tambahnya.
Bambang menyebut, pencabutan mandat terhadap Haris Sudarno-Samuel Samson tersebut sekaligus memberikan dukungan kepada AM Hendropriyono itu rencananya akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini.
"Kami mengajak teman-teman yang lain bergabung, agar PKPI tidak lagi ada perpecahan. Dan segera bekerja untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pemilu mendatang," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepengurusan DPN PKPI terbelah menjadi dua kubu. Terjadi KLB di Hotel Grand Cempaka pada 24 Agustus 2016 yang mengangkat Haris Sudarno sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekjen. Haris Sudarno dan Samuel Samson kemudian mendirikan kantor DPN PKPI di Jalan Cut Meutia sehingga diidentikan dengan PKPI Kubu Cut Meutia.
Pada pihak lain, KLB digelar di Hotel Millenium yang mengangkat AM Hendropriyono secara aklamasi. KLB yang digelar di Millenium ini sudah sesuai dengan AD/ART PKPI karena disetujui dan dihadiri Ketua Umum, Isran Noor dan berkantor di markas PKPI di jalan Diponegoro.