Terang-terangan Ketua DPP PDIP Ungkap Identitas Orang Niat Ganggu Kongres Sebut Sekjen Hasto Bakal Dicopot

DPP PDIP mengakui adanya upaya dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah kongres dengan mengganti Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui adanya upaya dari Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk memengaruhi kongres melalui pergantian sekretaris jenderal yang bertujuan menggantikan Hasto Kristiyanto. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, saat menanggapi isu mengenai upaya Jokowi yang dianggap mengganggu PDIP melalui penggantian sekjen pada kongres yang akan datang.

"Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang anda sampaikan itu kami tidak akan membantah," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Kamis (19/12/2024). Deddy juga meminta kepada para wartawan untuk menyelidiki isu tersebut secara lebih mendalam. Dia menambahkan bahwa di kalangan internal PDIP, isu ini sudah menjadi pembicaraan yang luas dan sengaja disebarkan oleh berbagai pihak.

"Tetapi kami tidak akan menyebut nama di sini, karena nama itu tidak layak lagi disebut, kalau menurut kami," jelas Deddy. Ia kemudian memberikan contoh mengenai upaya-upaya yang dinilai mengganggu PDIP, termasuk pemasangan spanduk yang menyerang martabat dan kewibawaan partai, seperti mempertanyakan legalitas DPP PDIP. "Kami melihat, mengamati, ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," ungkap Deddy.

Oleh karena itu, PDIP mengimbau seluruh jajaran partai untuk tetap waspada terhadap berbagai bentuk serangan yang ditujukan kepada PDIP. "Dalam bahasa Ibu Megawati, ini adalah 'mengawut-awut', dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," tutur Deddy. Selain itu, Deddy juga menyerukan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan mengenai siapa yang berada di balik tindakan tersebut, mengingat banyaknya spanduk yang terpasang di lokasi-lokasi strategis seperti Kuningan dan Rasuna Said.

"Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur. Sangat aneh jika polisi tidak dapat mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana terdapat CCTV dan daerah-daerah tersebut seharusnya steril, mengingat banyaknya kedutaan dan sebagainya," tambah Deddy. Baca juga Jokowi Dipecat, Anies Bakal Jadi Tokoh Baru PDIP?

PDIP Siaga 1 Hadapi Upaya Obrak Abrik Kongres

Sementara itu, Ronny Talapessy selaku Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional mengungkapkan adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan serta Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Salah satu bentuk tindakan tersebut terlihat dari pemasangan baliho dan spanduk di lokasi-lokasi strategis, yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki organisasi terstruktur.

"Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar," ujar Ronny. Ia menekankan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius bagi PDIP dan seluruh kader serta simpatisan, karena mencerminkan upaya menggiring opini publik dengan cara negatif.

Ronny menambahkan, "Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya 'mengawut-awut' PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruh Indonesia." Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil demi menjaga stabilitas politik nasional.

Ronny menegaskan, "Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi negara, sehingga tindakan yang mengganggu partai politik yang sah dan juga mengganggu warga negara Indonesia yang sah dilindungi kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tindakan gangguan tersebut berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan politik secara nasional," tandasnya.

Megawati Ungkap Ada Pihak Berusaha Ganggu Kongres PDIP

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencium adanya indikasi dari sejumlah pihak yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kongres PDIP pada tahun 2025.

"Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau 'diawut-awut' (dibuat kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah. Coba kamu 'awut awut' partai saya," ungkap Megawati yang dikutip dari Antara, Minggu (15/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Megawati menjadi pembicara utama pada acara Peluncuran dan Diskusi Buku berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis yang berlangsung di Jakarta, Kamis lalu. Diketahui bahwa Rakernas V PDI Perjuangan yang dilaksanakan pada Mei 2024 telah menetapkan pelaksanaan Kongres VI PDIP pada Februari 2025. Keputusan Rakernas V tersebut juga meminta Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai pada periode 2025-2030 mendatang.