5 Peluru Ibas kritik kenaikan harga BBM oleh Jokowi
Ibas menilai rencana itu tak masuk akal.
Belum genap sebulan semenjak dilantik 20 Oktober silam, presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla sudah memantik protes keras dari berbagai kalangan masyarakat. Kecaman itu datang lantaran pemerintahan Jokowi-JK berencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Masyarakat menilai rencana itu tak sesuai dengan janji-janji Jokowi-JK yang digaungkan selama pemilu lalu. Desakan membatalkan rencana itu pun bukan hanya datang dari masyarakat, namun juga lawan politik presiden Jokowi saat pilpres lalu.
Salah satu kritikan datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ibas menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Terlebih menurutnya harga minyak dunia saat ini sedang turun.
"Untuk menyikapi masalah BBM ini, tidak ada urgent, karena minyak dalam posisi 84 (per barrel) bahkan ada yang 80 (per barrel). Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi karena kondisinya beda, itu lebih dari 100 (per barrel)," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Selain itu, putra bungsu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai rencana itu tak sesuai dengan janji Jokowi-JK selama ini. Dia pun terang-terangan menyindir pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu.
Lantas apa saja ocehan Ibas terkait rencana pemerintahan Jokowi-JK soal kenaikan BBM subsidi. Berikut sentilan-sentilan Ibas yang dirangkum merdeka.com, Jumat (7/11):
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Apa yang dilakukan pelaku kepada BA? Selama lima bulan, sejak Mei-September 2022, korban disekap dan disetubuhi pelaku berinisial JM itu.
-
Apa yang ditemukan B.M. Diah di tempat sampah? Disitulah insting B.M. Diah sebagai seorang jurnalis bekerja. Ia diam-diam memungut kertas draf naskah proklamasi itu dari tempat sampah.
Ibas tolak rencana Jokowi soal BBM subsidi
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan, harga minyak dunia saat ini sedang turun. Karena itu, putra mantan Presiden SBY itu tak melihat keharusan pemerintah Jokowi untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tak hanya itu, Ibas dengan tegas menolak jika Jokowi benar-benar bakal menaikkan harga BBM.
"Bahwa kalau memang kondisi saat ini dalam keadaan stabil atau (harga minyak) lebih rendah ya buat apa melakukan pengurangan subsidi," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Ibas nilai rencana Jokowi naikkan BBM subsidi tak masuk akal
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) angkat bicara mengenai rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM subsidi. Ibas menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Untuk menyikapi masalah BBM ini, tidak ada urgent, karena minyak dalam posisi 84 (per barrel) bahkan ada yang 80 (per barrel). Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi karena kondisinya beda, itu lebih dari 100 (per barrel)," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Akan minta penjelasan langsung Jokowi
Secara pribadi Ibas menyatakan bakal meminta penjelasan dari pemerintah Presiden Jokowi jika memang harus mencabut subsidi BBM. Dia tak ingin masyarakat semakin sulit dengan kenaikan BBM ini.
"Kalau pun harus, kami akan minta penjelasan dari pemerintah, atas dasar apa menarik subsidi? Jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit," tegas Sekjen Demokrat ini.
Ibas minta Jokowi tiru SBY soal BBM subsidi
Ibas berpesan supaya Jokowi memikirkan dampak domino dari kenaikan BBM ini. Seperti yang dilakukan ayahnya, mantan Presiden SBY memberikan bantuan langsung tunai bagi rakyat yang langsung terkena dampaknya.
"Saya tidak mau kenaikan harga BBM tapi tidak dipikirkan kemungkinan lain. Karena itu harus diiringi dengan program-program yang langsung. Presiden SBY dulu kan jalankan program sosial untuk yang terkena langsung impactnya," kata putra bungsu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Ibas tuding Jokowi cari dana tambahan buat janji kampanye
Ibas curiga rencana pencabutan subsidi BBM oleh Jokowi untuk kepentingan pengalokasian dana subsidi BBM ke program Jokowi yang lain. Program tersebut, kata dia, untuk memenuhi janji Jokowi saat pilpres lalu.
"Jangan sampai seolah-olah pemerintah juga mencarikan tambahan hanya untuk pencabutan subsidi untuk menjalankan program-program yang menjadi implementasi harapan dan janji kampanye," terang Ibas.