Agung Laksono bantah hasil pleno DPP Golkar minta Setnov mundur dari ketum

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono membantah ada keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang meminta Setya Novanto mundur dari posisi ketua umum dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Agung meminta kepada setiap kader Golkar untuk tidak asal bicara.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono membantah ada keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang meminta Setya Novanto mundur dari posisi ketua umum dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Agung meminta kepada setiap kader Golkar untuk tidak asal bicara.

"Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai," kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9).

"Itu hanya sebuah rekomendasi belum menjadi sebuah keputusan. Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan memancing di air keruh, yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun," katanya.

Dia menyayangkan bahwa ada tindakan dari elite partai yang memanipulasi rekomendasi dari kajian elektabilitas. Sebab, kata Agung, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hasil rekomendasi itu.

"Yang saya sesalkan itu adanya tindakan dari elite Partai Golkar yang memanipulasi rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas seolah-olah itu sudah menjadi keputusan partai. Jangankan diputuskan, dibahas saja belum rekomendasi ini oleh DPP Partai Golkar," katanya.

Dia menambahkan, tidak perlu ada desakan-desakan kepada Novanto untuk mundur. Karena, kata dia, Novanto sebagai negarawan bisa membuat keputusan sendiri.

"Saya kira semua harus tetap kompak, jaga kesolidan partai. Tidak perlu mendesak-desak agar Pak Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Saya yakin Pak Novanto seorang negarawan, yang pada akhirnya bisa memutuskan apa yang terbaik bagi partai. Kegaduhan-kegaduhan yang muncul di internal justru yang membuat elektabilitas partai semakin turun," katanya.

Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya.