AHY Sarankan Parpol Lebih Baik Rekonsiliasi daripada Gulirkan Hak Angket

Ketua Umum Partai Demokra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sikap partainya tidak mendukung wacana hak angket di DPR. Sebab dia melihat tidak ada urgensi untuk melakukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," kata AHY kepada awak media, Sabtu (24/2).

Karena, AHY menilai semua pihak harus menghormati proses rekapitulasi KPU saat ini masih berlangsung. Walaupun dia tetap menghormati sikap konstitusional soal hak angket yang digulirkan parpol di DPR.

"Tetap bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," ujarnya.

Karena kondisi Pilpres yang sudah dianggapnya dimenangkan Prabowo-Gibran, AHY menyarankan agar partai politik saat ini fokus melakukan rekonsiliasi. Agar persaingan selama Pilpres kemarin bisa diakhiri dan kembali melanjutkan pemerintahan.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu ini, setelah mengetahui, tentu namanya pertempuran politik menyisakan orang yang kecewa, orang marah, belum bisa mencapai targetnya. Saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," beber dia.

"Karena, agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-Pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini jadi waktu yang penting, transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik," tambahnya.

AHY pun memuji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang nampak mempersiapkan transisi proses pergantian kepemimpinan pemerintahan saat ini. Untuk kemudian dapat dilanjutkan oleh kandidat selanjutnya.

"Justru Demokrat bersyukur bisa terlibat secara langsung di masa transisi. Karena ini masa yang penting, pasti Pak Jokowi mempersiapkan langkah-langkah untuk nanti menyerahkan tongkat estafet itu kepada pak Prabowo. Dan pak Prabowo punya niat baik untuk menyiapkan dari sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya, Tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS dan PKB menyatakan menunggu langkah PDI Perjuangan untuk ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke DPR RI.

Adapun soal isu hak angket itu pertama kali digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Usulan Ganjar ini mendapatkan dukungan dari Capres nomor urut 3 Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan yang terdiri dari 3 partai politik yakni NasDem, PKB dan PKS.