Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Megawati Khawatirkan Kehidupan Demokrasi ke Depan

Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap kabar mundur Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Respons Megawati terkait hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, ketika menjawab pertanyaan wartawan, usai konferensi pers Soekarno Run 2024, di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

“Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Hasto.

Hasto juga mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga ssbagai Ketum Golkar. Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke Megawati.

Hasto menyatakan dirinya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga. Politikus asal Yogyakarta ini memuji sosok Airlangga sebagai komunikator yang baik.

“Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” jelas Hasto.

Karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, pihaknya akan berhati-hati dalam menjaga kedaulatan partai.

“Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” jelas Hasto.

Hasto juga mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.

“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” jelas Hasto.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.

“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” pungkasnya.