Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif
LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut, isu kepala daerah dipilih DPRD pasti mendapatkan sentimen negatif dari publik. Menurutnya, hal ini adalah kemunduran demokrasi.
Hal ini menanggapi Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal. Sebab, isu ini mendapat sentimen negatif dari publik.
"Jelas sentimen negatif kalau pilkada oleh DPRD, itu langkah mundur demokrasi," kata Adi saat dihubungi, Jumat (27/12).
Adi menyebut, wacana itu mengebiri hak politik rakyat karena pascareformasi pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, bukan perwakilan.
Dia melanjutkan, calon kepala daerah dipilih DPRD potensial melahirkan calon tunggal lantaran semua partai bakal berkongsi dengan siapapun pemenang pilpres atas nama koalisi besar.
"Buktinya, di pilkada serentak kemarin koalisi mayoritas banyak terjadi dan mengeroyok calon yang dari 1 partai," ucapnya.
Selain itu, kata Adi, wacana tersebut bisa memunculkan calon jadi-jadian demi menghindari calon tunggal karena sentimen koalisi besar. Sehingga, dikesankan diciptakan penantang, namun penantang itu sebatas formalis dan mudah dikalahkan.
"Meski dipilih DPRD, politik uang potensial masih terjadi ke DPRD yang punya suara memilih. Untuk dapat dukungan partai saja ada maharnya, apalagi untuk dapat dukungan DPRD untuk jadi kepala daerah pasti ada mahar juga," pungkasnya.
Sentimen Negatif ke Prabowo
Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menilai, jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto sangat mengesankan publik.
Performanya di forum internasional, pidato publiknya atas banyak isu, dan peringatannya kepada koruptor meyakinkan pendukung utamanya bahwa Prabowo tak hanya potensial menjadi strong leader yang memajukan ekonomi.
"Sentimen publik amat positif. Namun ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem Pilkada," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024, Kamis (26/12).
isu Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen. Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi.
Denny JA menyarankan, Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.
Denny mengimbau, Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.
Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.
Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.
"Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi," pesannya.