Analisis Pengamat soal Peluang PPP Gabung Pemenang Pilpres 2024 dan Tinggalkan Ganjar-Mahfud

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengambil langkah untuk merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika telah ditetapkan sebagai pemenangan di Pilpres 2024 nanti.

Sebab, Dedi menyebut posisi PPP saat ini tidak memiliki pengaruh dan daya tawar usai bergabung dalam koalisi partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

"PPP hari ini menjadi Partai paling tidak berpengaruh, sehingga dia tidak punya daya tawar apapun, itulah sebab PPP akan berupaya merapat ke kekuasaan bahkan tanpa di minta," kata Dedi, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/2).

Selain itu, menurutnya PPP menjadi salah satu partai yang tak memiliki kemandirian dalam menentukan langkah politik. Sehingga, Dedi berpandangan PPP akan bergabung dengan koalisi pemerintahan bahkan tanpa diminta sekalipun.

"Dan ini bukan soal terhormat atau tidak, ini lebih pada soal PPP memang tidak miliki kemandirian dalam keputusan politiknya untuk saat ini," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno membuka peluang bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terlebih, Sandiaga mengatakan saat ini PPP berada di koalisi pemerintahan dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wakil menteri, ada stafsus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Januari 2024.

Dia mengaku sangat terhormat apabila diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sandiaga menilai alangkah lebih baik bagi PPP apabila ikut aktif membangun Indonesia bersama pemerintah.

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," ujarnya.

Kendati begitu, kata Sandiaga, PPP harus melalui sejumlah proses untuk menentukan apakah akan menjadi koalisi atau oposisi di pemerintahan berikutnya. Salah satunya, dengan menggelar Rapimnas.

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya. Tapi pada intinya kita berharap, dan saya baru kembali juga dari Australia, dari India, semua memberikan apresiasi. Kita bisa menyelenggarakan Pemilu yang salah satu Pemilu terbesar di dunia kalau tidak salah ketiga terbesar demokrasi dunia dapat berlangsung lancar dan damai," jelas Sandiaga.