Anggaran Terbatas, Pemkot Solo Minta Pilkada Ditunda Tahun Depan
"Tidak ada anggaran, kita harus mengajukan ke pusat," katanya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo benar-benar tak memiliki anggaran tambahan yang diajukan KPU setempat untuk penyelenggaraan Pilkada, 9 Desember mendatang. Hampir seluruh pos anggaran tahun ini digunakan untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, Pemkot Solo minta pemerintah pusat agar Pilkada serentak ditunda hingga 2021.
"Ini anggarannya sudah tidak bisa nambah. KPU minta tambahan Rp11 miliar, kami tidak punya anggaran, wong bayar listrik saja tidak bisa. Pilkada kan bisa ditunda tahun depan," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Selasa (30/6).
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rudy menilai, tahun ini pemerintah daerah dan masyarakat masih berkonsentrasi pada penanganan Covid-19. Pemkot Solo, lanjut Rudy, dipastikan tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi kekurangan dana yang diajukan oleh KPU.
"Tidak ada anggaran, kita harus mengajukan ke pusat," katanya.
Pandemi Covid-19 mengakibatkan anggaran Pilkada 2020 membengkak hampir dua kali lipat. Jika sebelum Covid-19, KPU hanya memerlukan dana Rp15 miliar, maka setelah pandemi anggaran membengkak hingga memerlukan tambahan hingga sekitar Rp11 miliar.
Anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk penambahan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta pengadaan APD untuk penerapan protokol kesehatan.
Baca juga:
Denny Indrayana Klaim Didukung Prabowo dan SBY di Pilgub Kalsel
9 Daerah Dinilai Bawaslu Jateng Rawan Tinggi Pilkada 2020
Komisi II Kecam Yasonna Laoly, Tito Karnavian Dipuji Agar Tak Direshuffle Jokowi
KPU Kota Batam Mulai Verifikasi Faktual Pasangan Rian Ernest dan Yusiani
PKS Usung Mahmud Abdullah-Novi di Pilkada Kabupaten Sumbawa