Anies Sindir Food Estate di Kalimantan: Cuma Tanam Singkong, Gagal Pula

Calon presiden (capres) Anies Baswedan menyindir kegagalan food estate atau lumbung pangan yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dan dikerjakan oleh sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hal itu disampaikan Anies pada acara Desak Anies di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada sesi tanya jawab, Rabu (3/01/2024).

Ia mengatakan, jika food estate tersebut bagian dari pertahanan seharusnya hal itu berbicara tentang kebutuhan pokok masyarakat.

"Tetapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah menanamnya singkong dan itu gagal pula," katanya.

Kata Anies, alasan dirinya tidak mau mendorong kegiatan food state seperti itu karena negara menitipkan pada korporasi.

"Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada petani untuk mereka bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. Kemudian Irigasi yang diperbaiki sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekdar menugaskan pada kementerian dan kemudian melibatkan korporasi-korporasi," jelas Anies.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia bukan hanya perlu memiliki ketahanan saja, tetapi juga kedaulatan pangan.

Lanjutnya, kedaulautan pangan didapat lewat kerja para petani yang beorientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan, tetapi juga memastikan bahwa jutaaan orang yang bekerja disektor pertanian yang sudah berjasa sepanjang hidup bangsa jangan diletelantarakan dengan memindahkan perioritas kepada food estate.

"Kembalikan kepada petani, itulah sebabnya penting untuk mendorong petani bukan pada food estate.
Apalagi food estate nya singkong," tuturnya.

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyatakan proyek lumbung pangan (food estate) merupakan salah satu langkah pemerintah melindungi kepentingan rakyat, terutama dalam menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan di Indonesia.

Jika dalam prosesnya ada masalah, kata Prabowo, harus ada langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

"Harus dimitigasi. Harus lindungi rakyat. Akan tetapi, ketika ada masalah, ada konsekuensi, jadi jangan berbuat," kata Prabowo saat menanggapi pertanyaan Najwa Shihab dalam sesi wawancara di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, yang rekamannya disiarkan oleh Tim Media Prabowo Subianto dan Humas Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Jumat.

Prabowo mengatakan bahwa proyek lumbung pangan merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap ancaman krisis pangan.

Menhan lantas menjelaskan ada 80 juta hektare lahan yang rusak dan tidak produktif sehingga saat itu pihaknya mengusulkan memfungsikan tanah-tanah tersebut untuk menghasilkan pangan dan energi.

"Kita bisa dapat energi dari tanaman biofuel dan sebagainya. Kalau tanah itu tidak digunakan, toh juga banyak konsensi-konsesi hutan dikasih ke perusahaan-perusahaan swasta untuk kepentingan komersial. Nah, pendekatan kami adalah ini untuk kepentingan pangan dan energi, mengamankan kepentingan rakyat," kata Prabowo Subianto.

Ia mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga dunia lainnya meramalkan negara-negara bakal menghadapi tiga krisis, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air bersih.

"Jadi, waktu itu setelah kami analisis, ini 3–4 tahun yang lalu, kami melihat bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis ini kita harus mengamankan pangan dan energi, salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate," kata Menhan RI.

Dalam perjalanannya, beberapa organisasi lingkungan dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan ada dampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat adat akibat proyek tersebut. Menurut Prabowo, masalah-masalah itu juga tidak dapat dianggap ringan, dan harus diselesaikan.

"Kita juga harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Ini sangat penting," kata Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan proyek lumbung pangan juga memperhatikan aspek-aspek tersebut melalui arahan-arahan dan petunjuk dari pemerintah daerah setempat, kepala-kepala suku, dan kepala-kepala masyarakat adat setempat.

"Ini kami ikuti," kata Menhan RI.

Prabowo pun mengajak semua pihak untuk mewaspadai upaya-upaya yang menghambat pemerintah menciptakan swasembada atau kemandirian pangan. Pasalnya, tanpa ada kemandirian pangan, Indonesia akan mudah didikte dan dikendalikan oleh negara lain.

"Kita harus punya produksi pangan sendiri. Kita tidak boleh tergantung pada bangsa lain karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya?" kata Menhan Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh langkah-langkah untuk mewujudkan proyek lumbung pangan nasional itu.

"Saya ini orang yang loyal. Saya tidak akan mungkin mengeluh dan sebagainya. Jadi, saya kembali pada what is possible," kata dia.