Bahas Pilkada, DPR akan rapat gabungan dengan Polri, Mendagri dan KPU
Fadli menjelaskan, selain membahas pengamanan, rapat tersebut juga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penegak hukum dalam Pilkada 2018.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwakili Komisi II dan Komisi III akan menggelar rapat gabungan bersama Polri, Kemendagri, Kejaksaan Agung, KPU hingga KPK pada Kamis (11/1) besok. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat gabungan itu akan membahas pengamanan Pilkada 2018.
"Saya kira kami sudah kemarin juga sudah bertemu dengan pimpinan komisi II Pak Zainudin Amali dan saya juga sudah kontak komisi III terkait untuk rapat gabungan itu dan juga rencananya kita agendakan besok sore," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Fadli menjelaskan, selain membahas pengamanan, rapat tersebut juga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penegak hukum dalam Pilkada 2018.
"Supaya kita tidak ingin menjadikan politik itu sebagai alat di dalam pilkada. Dan aparat termasuk institusi lembaga negara itu harus bersikap netral. Jangan nanti ditarik ke sana ke sini untuk kepentingan Pilkada," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, dirinya akan memimpin rapat gabungan tersebut. "Kalau nanti kita konfirmasi rencananya demikian," tutup Fadli.
Baca juga:
Kapolda Jateng larang anggotanya merokok saat bertugas di KPU
Wakapolri sebut Pilkada di Pulau Jawa rawan konflik
Pendaftaran bakal calon wali kota dibuka, KPU Palembang dijaga puluhan polisi
Hari pertama pendaftaran Pilgub Jatim, Polisi jaga KPU dan Bawaslu
Cegah kriminalisasi selama Pilkada, Polri ajak kejaksaan dan KPK buat MoU