Bahaya isu SARA di Pilkada Serentak dan potensi munculnya radikalisme

Provokasi isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dikhawatirkan dimainkan oleh kelompok radikal di tahun politik. Untuk itu pemerintah mesti mewaspadai agar tak timbul gesekan di masyarakat.

2018-02-01 18:03:15

Provokasi isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dikhawatirkan dimainkan oleh kelompok radikal di tahun politik. Untuk itu pemerintah mesti mewaspadai agar tak timbul gesekan di masyarakat.

"Sebagai negara majemuk, potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat sangat tinggi, apalagi jelang digelarnya Pilkada Serentak. Mesti diwaspadai kemungkinan itu sedini mungkin," ujar anggota kelompok ahli BNPT, Syaiful Bakhri dalam keterangannya, Kamis (1/2).

Menurutnya, masyarakat terbagi dalam tiga lapisan yaitu elite, menengah, dan akar rumput (bawah). Dari ketiga lapisan itu, lapisan akar rumput yang paling mudah terprovokasi. Sementara kalangan elite adalah kelompok yang bisa memprovokasi, sedangkan kelompok menengah relatif netral dan tidak terlalu mempersoalkan siapa yang mau jadi pemimpin.

"Kalangan kelas atas biasanya punya desain untuk mempertahankan posisi mereka. Caranya dengan masuk partai politik dan pergaulan elit lainnya. Meski jumlahnya sedikit, kalangan atas yang memiliki uang inilah yang bisa kerjasama atau membiayai provokator," tutur rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai terjadinya provokasi dan kampanye hitam, apalagi mengatasnamakan SARA dalam Pilkada Serentak nanti. Semua harus sepakat mempertahankan kondisi yang damai, tenteram dan bahagia, sebagai kepentingan nasional.

Selama ini, lanjut Syaiful, Indonesia sudah berjalan dengan baik dan telah berpengalaman menjalankan Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Gesekan kerap muncul baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ia meminta, kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus berfungsi dengan baik selama mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sekecil apapun kemungkinan terjadinya gesekan bisa diantisipasi.

"Perebutan kekuasaan melalui Pemilu ini kan konstitusional, maka hasilnya pun konstitusional. Bila ada banyak catatan alasan kekalahan, maka bisa dilakukan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Mantan Wakil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai, keberadaan pengamat juga bisa menjadi pemicu terjadinya keributan saat pelaksaan pemilu. Ia melihat, banyak pengamat kadang datangnya secara mendadak dan malah tidak punya kompetensi bisa tampil di media. Begitu juga lembaga survei, semua harus dilakukan secara akademik dan terbuka.

"Orang yang punya potensi keahlian spesifik itulah yang harusnya bicara. Kalau tidak bisa mengakibatkan sentimen dan kontroversi di masyarakat," terang Syaiful.

Menurutnya, universitas juga bisa dirangkul dan digerakkan sebagai menara gading keilmuan untuk memberi pencerahan untuk melakukan survei. Masyarakat juga didorong melakukan pengawasan agar tidak mudah terprovokasi.

"Karena betapa mahalnya provokasi itu, akibatnya bukan saja harta benda, mungkin nyawa, dan itu tidak bisa dipulihkan. Siapa yang akan menggantinya? Akhirnya korbannya makin panjang," tandasnya.

Baca juga:
Ikut pilkada serentak, enam kepala daerah di Sumut ajukan cuti
Menpan RB minta ASN tak terbawa arus politik di Pilkada serentak
Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi
Bawaslu nyatakan ijazah Bacagub Sulsel Ichsan Yasin Limpo tak terbukti palsu

(mdk/did)