Barisan pendukung Jenderal Gatot saat dituding bermain politik

Barisan pendukung Jenderal Gatot saat dituding bermain politik. Sejumlah pihak menilai ocehan itu terkait manuver politik Jenderal Gatot menjelang dua tahun pemilihan presiden 2019 mendatang.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pembelian 5.000 senjata api oleh lembaga non militer terus menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai ocehan itu terkait manuver politik Jenderal Gatot menjelang dua tahun pemilihan presiden 2019 mendatang.

Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie menilai pernyataan Jenderal Gatot soal politik negara, ajakan nonton bareng film G30S/PKI hingga ucapan soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer jelas-jelas merupakan manuver politik. Connie justru mempertanyakan pihak yang menilai mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu tidak berpolitik.

Connie menganalisa, Gatot sudah memperhitungkan peluang politik sebelum mengeluarkan pernyataan kontroversial. Apalagi pernyataan soal pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer disampaikan dalam acara reuni dengan sejumlah purnawirawan TNI.

"Itu drama politik. Bahaya saat panglima bilang rahasia negara," kata Connie dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/10).

Tudingan Connie cukup diperhitungkan. Terlebih nama Gatot cukup diwacanakan sejumlah partai politik untuk diusung dalam Pilpres 2019.

Salah satunya Partai NasDem. Partai besutan Surya Paloh itu mulai mewacanakan Jenderal Gatot sebagai calon wakil presiden. Meskipun, NasDem belum berkomunikasi dengan partai lain. Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi.

"Maka komposisi wapres yang ideal seperti sekarang misalnya,jawa luar jawa. Kemudian bisa juga dia adalah sipil militer. Nah, sipil militer itu menurut saya masih tetap kuat sekarang ini. Jadi selain Jawa, Luar Jawa, Sipil-Militer acceptable," kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7).

Oleh karenanya, ia melihat sosok Jenderal Gatot dapat mewakili kelompok militer. Sebab, komposisi Jawa-Jawa serta Militer-Militer tidak terlalu baik.

"Kalau Jawa-Jawa tidak terlalu bagus, militer-militer tidak terlalu bagus dalam demokrasi sekarang," kata Taufiqulhadi.

Namun tudingan Jenderal Gatot tengah bermain politik dinilai tak tepat Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli melihat, pernyataan Gatot soal pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non militer bukan manuver politik. Dia tidak setuju dengan penilaian sejumlah pihak yang menilai Gatot tengah bermain politik jelang Pilpres 2019.

"Itu bukan politik," ucapnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/10).

Fadli yakin Gatot tidak berpolitik. Sebab TNI tidak memiliki struktur politik. Pasca reformasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI hanya melindungi negara dari ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kalau itu statement masih dalam satu koridor, termasuk pernyataan soal membolehkan nonton film G30 S PKI," ucapnya.

Senada dengan Fadli, politikus PKS Nasir Djamil menilai Gatot Nurmantyo tidak sedang berpolitik. Pernyataan mengenai pengadaan 5.000 pucuk senjata tersebut tidak bisa dituduh sebagai manuver politik.

"Kalau kita lihat filosofi, TNI itu dari rakyat, anak kandung rakyat. Ketika merespon itu, panglima dianggap berpolitik, tapi saya lihat tidak seperti itu," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Baca juga:
Politisi PKS duga Jokowi minta Jenderal Gatot dekati umat Islam demi 2019
Golkar siap tampung Jenderal Gatot jika ingin berpolitik praktis
Panglima TNI lakukan manuver politik atau tidak? ini pendapat mereka
Menko Polhukam bentuk kelompok kerja selesaikan polemik senjata
Wiranto sebut regulasi pengadaan senjata sudah tidak sesuai zaman
Menatap Pilpres 2019, melirik Jenderal Gatot
Fadli Zon dan Nasir Jamil kompak sebut Panglima TNI tak berpolitik