Baru disahkan DPR jadi Kepala BIN, Sutiyoso minta anggaran Rp 10 T
Anggaran Rp 2,4 triliun yang ada saat ini dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan kerja BIN.
Paripurna DPR menyetujui Sutiyoso menjadi anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Pasca disetujui jadi kepala BIN, Sutiyoso curhat kurangnya anggaran untuk menopang kerja intelijen.
Sutiyoso menilai, kekuatan BIN saat ini masih jauh dari kebutuhan negara. Apalagi BIN dalam waktu dekat akan mengamankan pilkada serentak.
"Jadi begini, kekuatan BIN jauh dari kebutuhan, apalagi Pilkada Serentak 269 Kabupaten, prioritas mengisi di daerah. Kaitannya dengan Panglima, bisa militer, sipil," kata Sutiyoso usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/7).
Saat ini anggaran BIN hanya Rp 2,4 triliun. Sutiyoso pun meminta tambahan dana kepada DPR hingga Rp 10 triliun.
"Saya meminta anggaran Rp 10 triliun," ucap dia.
Sebelumnya, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara pada hari ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin paripurna meminta persetujuan anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN.
"Perkenankan kami, apakah laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil calon Kepala Badan Intelijen Negara disetujui?" tanya Fahri di Gedung DPR, Jumat (3/7).
Setelah politikus PKS itu memberikan tanggapan terhadap para anggota Dewan, maka seluruh anggota DPR yang hadir menyetujuinya.
"Setuju!" jawab para anggota dewan serentak.
Fahri Hamzah mengetuk palu tanda sebagai pengesahan Sutiyoso sebagai KaBIN. "Dengan ini rapat paripurna mengesahkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN," kata Fahri sambil mengetuk palu sidang.
Baca juga:
Selain Gatot & Sutiyoso, Paripurna DPR sahkan enam calon hakim agung
Rapat paripurna DPR sahkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN
Strategi Sutiyoso bikin lembaga telik sandi lebih bergigi
Ini perintah Presiden Jokowi ke Sutiyoso jika jadi KaBIN
Isran Noor gantikan Sutiyoso jadi ketua umum PKPI
Jokowi mendadak panggil Sutiyoso ke Istana
-
Siapa sosok di balik berdirinya Badan Intelijen Negara (BIN)? Zulkifli Lubis ialah sosok di balik terbentuknya Badan Intelijen Negara (BIN). Zulkifli Lubis memiliki peran penting dan menjadi dalang dibalik berdirinya Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI saat Jenderal Surono berjuang bersama Barisan Keamanan Raktay (BKR)? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.