Bawaslu siap terima gugatan eks koruptor yang ditolak pencalonannya oleh KPU
Abhan menyebut, Bawaslu menolak PKPU 20 tahun 2018 yang berisi larangan bagi eks napi korupsi berpartisipasi di Pileg 2019. Sebab, menurut dia, aturan itu bertentangan dengan UU yang ada di atasnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan mengatakan pihaknya siap menerima gugatan yang diajukan mantan narapidana korupsi karena pencalonannya sebagai calon legislatif ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, dia mempersilakan partai politik mengusung eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif.
"UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi objek sengketa di Bawaslu. Maka nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
Bawaslu, dia menambahkan, tetap berpegang kepada aturan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyebutkan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.
"Nanti Bawaslu yang memutuskan, apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak, Bawaslu akan memutuskan," ujarnya.
Abhan menyebut, Bawaslu menolak PKPU 20 tahun 2018 yang berisi larangan bagi eks napi korupsi berpartisipasi di Pileg 2019. Sebab, menurut dia, aturan itu bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Ditambah, status PKPU tersebut belum jelas karena belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"PKPU belum diundangkan, hanya ditetapkan KPU. Sepengetahuan kami, seluruh aturan dibawah UU harus diundangkan di dalam lembar negara," jelasnya.
Meski demikian, dia berharap partai politik bisa menghadirkan caleg yang bersih dan bukan napi koruptor. Bawaslu sebenarnya mendukung semangat KPU agar para wakil rakyat bersih dari korupsi. Hanya saja, Bawaslu tidak sepakat jika semangat itu diwujudkan dengan melanggar UU.
"Kalau himbauan kami secara moral, partai tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Persoalannya apakah ini dipatuhi oleh parpol atau tidak, tergantung dari parpol sendiri yang menentukan," tandas Abhan.
Baca juga:
KPU yakin larangan eks koruptor jadi caleg sah tanpa tanda tangan Menkum HAM
KPU sebut tak ada kunci-kuncian dengan DPR dan pemerintah soal PKPU
Setuju PKPU, PKS klaim tak pernah usung eks napi korupsi jadi Caleg
Bamsoet minta KPU tak pencitraan larang eks napi korupsi jadi caleg
Pendaftaran Caleg DPR dan DPRD dibuka 4 Juli
Eks teroris tak dilarang jadi Caleg, Hanura sebut KPU tak jeli buat PKPU