Belum ada capres-cawapres masuk Kediri, takut mitos lengserkah?

"Kalaupun berani mereka masuk wilayah pinggiran Kediri tetapi tidak berani masuk jantung pemerintahan," kata Imam.

Hingga tujuh hari menjelang pilpres pada 9 Juli, belum ada capres-cawapres baik dari kubu Prabowo - Hatta atau Jokowi - JK berani datang ke Kota Kediri. Mereka hanya mewakilkan utusannya, Prabowo diwakili Ketua Tim Pemenangan Mahfud MD .

Sementara pagi ini, Rabu (02/07), pukul 08.00 WIB, Jokowi - JK diwakili Aksa Mahmud kakak JK , yang akan sowan ke KH Kafibihi Mahrus, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo Kota Kediri.

Bukti mitos Kota Kediri, tentang larangan presiden RI datang ke sana dan bila dilanggar bakal lengser, agaknya menguat. Sebab dari enam presiden di negeri ini hanya dua presiden berani datang ke Kediri yakni Soekarno dan Gus Dur , dan kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik.

Adapun presiden lain, misalnya Soeharto, saat masuk ke Kota Kediri memilih mengutus wakil presidennya. Hal itu diamini intelijen TNI dan Polri, rata-rata Presiden RI tidak berani masuk wilayah Kota Kediri.

"Kalaupun berani mereka masuk wilayah pinggiran Kediri tetapi tidak berani masuk jantung pemerintahan. Rata-rata selalu was-was mereka," kata anggota intel TNI dan Polri yang ogah disebut nama.

Begitu juga dengan pilpres kali ini. Meski keduanya belum menjabat sebagai presiden, tapi Prabowo dan Jokowi belum ada yang kampanye di Kediri. Mereka hanya melakukan kampanye di luar area Kediri, seperti Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pasuruan dan sekitarnya. Padahal, Kediri Tahu itu adalah basis pendukung kedua calon.

Banyak yang berpendapat Kota Kediri memang 'wingit' dibandingkan kota lain di Indonesia bagi penguasa nusantara. Salah satunya akibat kutukan Kartikea Singha suami Ratu Shima yang juga penguasa Kerajaan Kalingga (pra-Mataram Hindu abad ke-6) di Keling Kepung, Kabupaten Kediri.

"Kutukannya cukup jelas, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah Kota Kediri maka dia akan jatuh," kata Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, budayawan penulis Atlas Walisongo pada merdeka.com, Rabu (2/7).

Dijelaskan Mas Agus, panggilan akrab Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, pada masa Pemerintahan Kartikea Singha, sebagai kepala negara ia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di nusantara yang diberi nama Kalingga Darmasastra yang terdiri dari 119 pasal.

"Ini sangat tergantung kepada keyakinan sebenarnya untuk masuk wilayah Daha (Kota Kediri), namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah Kota Kediri," ujarnya mengisahkan.

Soal di mana letak Kerajaan Kalingga sebenarnya, apakah di Kediri atau Jepara, Jawa Tengah? Menurut Agus, Ratu Shima memang berasal dari Jepara atau yang dikenal dengan nama Kalingga Utara. Sedangkan suaminya Kartikea Singha berasal dari Keling Kepung Kediri atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan.

Dalam sejarah nusantara di daerah Keling Kepung ini pernah kembali Berjaya pada periode akhir Majapahit, tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi. Rupanya penguasa Kediri bangkit kembali dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni Majapahit.

Jawa dalam keadaan pecah belah itu kekuasaannya sampai tahun 1527, bergeser kembali ke Kediri (Daha) dengan pusat kekuasaan di Keling (Kepung-Kediri) di bawah Dinasti Girindrawardhana.

Dalam Prasasti Jiu disebutkan pada 1486 M, nama kerajaannya "Wilwatikta Daha Jenggala Kadiri". Kerajaan itu berakhir akibat perluasan Islam, oleh intervensi Giri yang menganggap dinasti yang berkuasa bukanlah kelanjutan dinasti yang memerintah Majapahit sebelumnya.

Kutukan Kepala Kerajaan Kalingga Kartikea Singha, Agus mengimbuhkan, jika diterjemahkan juga berlaku untuk calon presiden. "Jadi siapa yang tidak bersih/suci dan berani masuk wilayah Kota Kediri sangat tergantung kepada keyakinan kuatnya. Apakah akan gagal atau justru semakin kuat," terang Kiai Ngabehi Agus Sunyoto budayawan yang juga wakil ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU itu.

Agus mencontohkan, dalam sistem kerajaan zaman dahulu seorang raja adalah kepala negara, sedangkan patih adalah kepala pemerintahan. "Gajah Mada adalah kepala pemerintahan, dia pernah menjadi Bhre Daha penguasa Kediri. Karena niatnya suci maka dia semakin kuat dan mampu membawa kejayaan nusantara, meski ia dari Kerajaan Majapahit," ujarnya.

Ketika Gajah Mada menjadi Bhre Dhaha di Kediri, menurut Agus, ikut menyempurnakan Kalingga Darmasastra Karya Kartikea Singha, Kepala Negara Kerajaan Kalingga di abad ke-6, setelah sebelumnya disempurnakan pada masa Wisnuwardhana di zaman Singasari dengan Kitab Undang-Undang yang diberi nama Purwadigama Darmasastra yang terdiri dari 174 pasal.

"Gajah Mada orang suci, selain gagah pemberani sebagai Maha Patih Majapahit dia juga meneruskan menyempurnakan kitab undang-undang untuk Majapahit yang ia susun di masa berkuasa menjadi raja perwakilan di Kediri dengan gelar Bhre Daha. Kitab itu bernama Kutara Manawa Darmasastra yang terdiri dari 272 pasal. Kitab ini pulalah yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit, karena aturannya sangat ketat," ungkap Agus.

Ki Tuwu salah seorang pengamat sejarah Kota Kediri yang sekaligus seorang paranormal, menyatakan Kediri ini adalah kota wingit dan semua pihak mengakuinya.

"Sabdo-nya Kartikea Singha itu masih berlaku di Kediri. Begitu pun jika ada pejabat di Kota Kediri yang berani membawa harta dari Kota Kediri dengan cara yang tidak halal maka dia akan keluar dari Kota Kediri dengan tidak punya apa-apa," ungkapnya.