Bintang Mahaputera dan Ujian Kedewasaan Politik Gatot Nurmantyo
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo. Pemberian penghargaan ini dinilai sebagai ujian bagi Gatot.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo. Pemberian penghargaan ini dinilai sebagai ujian bagi Gatot.
Politikus PKS Nasir Djamil menilai pemberian tanda jasa kepada Gatot menjadi ujian sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kritis terhadap pemerintah.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
"Sebagai elit di KAMI tentu ini ujian bagi Gatot Nurmantyo apakah setelah menerima penghargaan ini masih tetap kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat?," kata Nasir di Jakarta, Rabu (4/11).
Menurutnya, kedewasaan politik Gatot sedang diuji dengan penghargaan tersebut. Gatot diminta melihat jernih pemberian tanda jasa itu karena bentuk penghargaan negara.
"Semoga Gatot Nurmantyo bisa melihat secara jernih bahwa penghargaan ini dari negara bukan dari Jokowi. Kebetulan saja Jokowi sebagai kepala negara yang mendapat kesempatan untuk menyematkan penghargaan itu. Di sini kedewasaan politik sedang mendapat ujian," kata anggota Komisi II DPR ini.
Momentum pemberian penghargaan dipertanyakan
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, pemberian tanda jasa dan bintang jasa kehormatan biasanya dilaksanakan sebelum hari Kemerdekaan 17 Agustus.
"Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (4/10).
Sementara, untuk gelar pahlawan diberikan sebelum tanggal 10 November dalam rangka memperingati hari pahlawan.
Hasanuddin mengatakan, pemberian tanda jasa sudah sesuai UU No.20 Tahun 2009. Tanda jasa diberikan kepada orang yang berjasa kepada negara dan negara meski seseorang pernah mengkritik pemerintah.
"Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa bintang mahaputra. Karena pemberian ini toh sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan," ujarnya.
(mdk/noe)