Bobby Nasution Mau Maju Pilgub, Sekjen PDIP Nilai Upaya Jokowi Perpanjang Kekuasaan
Dia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara.
Dia pun menyinggung bagaimana sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi
Bobby Nasution Mau Maju Pilgub, Sekjen PDIP Nilai Upaya Jokowi Perpanjang Kekuasaan
- PDIP Pecat 27 Kader karena Dianggap Sudah Tak Sejalan, Termasuk Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution
- PDIP Sindir Bobby Didukung Banyak Partai di Pilkada Sumut Karena Mertua, Ini Balasan Menohok Jokowi
- PKB Akui Kekuatan Bobby Nasution Tak Bisa Lepas dari Jokowi dan Gibran
- Bobby Nasution Tetap Ingin Dapat Dukungan dari PDIP di Pilgub Sumut 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara.
Dia menilai, majunya Bobby melalui Partai Golkar merupakan salah satu cara Presiden Jokowi membuka kotak pandora untuk memperpanjang kekuasaannya.
"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas bobby mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iriana mau jadi wali kota Bogor akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya bukan rakyatnya," kata Hasto, saat diskusi secara daring, Minggu (7/4).
Selain itu, dia pun menyinggung bagaimana sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dicoreng oleh Anwar Usman. Yang mana, meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan presiden 2024.
"Di mana lagi kita kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan jadi sikap kekeluarga ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," ucap dia.
Selain itu, dia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara (ASN) yang digunakan untuk melancarkan aksi memuluskan perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi.
Hasto menegaskan, seharusnya TNI/Polri dan ASN netral dalam penyelenggaraan pemilu. Namun Hasto menuding diberdayakan untuk membantu Presiden Jokowi.
"Begitu banyak intimidasi itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi," ujar Hasto.
"Kami meluruskan bahwa PDIP ini loyal bagi bangsa dan negara kami cinta merah putih, kami cinta TNI/Polri tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia dan polri yang menjaga supremasi hukum bukan supremasi keluarga Pak Jokowi. Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi krisis karna bekerjanya hukum rimba tersebut," imbuh Hasto.