Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total
Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.
Wacana itu tercantum dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
- Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah
- RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat
- DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
- PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, PKB menolak total draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur presiden memilih langsung gubernur Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. RUU ini telah menjadi inisiatif DPR.
"Jadi memang ada draft, draft yang menginginkan pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat, kami (PKB) menolak total," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin di Aceh, Rabu (6/12).
Cak Imin menyebut, mayoritas fraksi di DPR sesungguhnya menolak pasal 10 ayat (2) dimana presiden yang mengangkat langsung gubernur Jakarta. Menurutnya, usulan tersebut terlalu dipaksakan.
"Kami dan insyaallah mayoritas fraksi akan menolak karena itu, terlalu dipaksakan waktunya. Kita harus butuh untuk persiapan yang baik sehingga tidak seperti itu," ujar calon wakil presiden nomor urut satu ini.
Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya. Karena akan menurunkan demokrasi di Indonesia.
"Ya itu bahaya, bahaya, apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik lagi," ujarnya.