Cara-cara calon kepala daerah dan aparat awasi kecurangan dalam pilkada
Berbagai cara para calon kepala daerah ini lakukan agar kecurangan tidak terjadi. Bukan hanya mereka yang bertarung dalam pemilihan tersebut, tapi aparat negara juga turut aktif menyiapkan sejumlah jurus untuk mencegah kecurangan terjadi.
Sebanyak 171 daerah hari ini, Rabu (27/6) melaksanakan pemilihan kepada daerah secara serentak. Sebanyak 152.058.452 pemilih tetap siap meramaikan TPS-TPS untuk melakukan pencoblasan sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pilkada ini banyak calon kepala daerah mewaspadai kecurangan yang dilakukan lawan politiknya.
Berbagai cara para calon kepala daerah ini lakukan agar kecurangan tidak terjadi. Bukan hanya mereka yang bertarung dalam pemilihan tersebut, tapi aparat negara juga turut aktif menyiapkan sejumlah jurus untuk mencegah kecurangan terjadi. Apa saja caranya?
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Gelar ronda keliling
Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah sama-sama mewaspadai gerakan politik uang dan potensi kecurangan yang dilakukan lawannya. Mereka menyiapkan sejumlah cara untuk menjaga konstituen di hari tenang. Pasangan calon (paslon) Sudirman Said dan Ida Fauziyah memilih menggelar ronda keliling alias rolling untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan mulai penyebaran money politic dan aksi intimidasi di tiap daerah.
"Baik itu bagi-bagi sembako maupun bagi-bagi duit kita halau melalui gerakan rolling," ungkap juru bicara pasangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro, Minggu (24/6).
Sriyanto yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah ini juga menyatakan membentuk pasukan Satgas Garuda Anti Kecurangan. Ia menegaskan tak ingin kecolongan dengan adanya tindakan kecurangan selama masa tenang kampanye. Pasukan Satgas Garuda akan berkeliling ke setiap TPS.
Membangun posko
Di sisi lain, paslon Ganjar Pranowo-Taj Yasin memilih membangun posko anti money politic di setiap desa. Para relawannya akan lek-lekan alias tidak tidur semalam suntuk demi memastikan wilayahnya aman dari praktek serangan fajar.
"Mas Ganjar dan Gus Yasin unggul sangat jauh di berbagai survei, pengamat politik mengatakan hanya satu hal yang bisa membuat paslon nomor satu kalah yakni politik uang," kata Ketua Dulur Ganjar Jateng Wisnubrata.
Dia mengaku telah mengirim edaran ke pengurus Dulur Ganjar kecamatan dan kabupaten agar menginstruksikan anggotanya mendirikan posko antimoney politic. "Kita pagari money politic dengan membuat posko secara gotong royong dan atau bekerjasama dengan Panwaslu setempat," imbuhnya.
Mengandalkan para saksi di TPS
Calon pasangan yang diusung partai Golkar siap bertarung dalam pilkada serentak 2018. Berbagai cara telah mereka siapkan agar pilkada tersebut berjalan lancar dan bebas tidak ada kecurangan di berbagai TPS. Secara khusus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya sangat mengandalkan para saksi untuk mencengah kecurangan saat pencoblasan.
"Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 di 171 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia telah siap mengawal, mengawasi dan memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Golkar dengan menerjunkan para saksi yang telah di-bimtek (bimbingan teknis) di setiap TPS," kata Airlangga.
Membuat Satgas Money Politic
Bukan hanya calon kepala daerah yang mempunyai cara untuk mengatasi kecuarangan lawan dalam pilkada. Tapi aparat negara khususnya kepolisian juga berperan aktif mencengah kecurangan dengan membuat Satgas Money Politic.
Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan Satgas yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Menurutnya, tujuan untuk membuat Satgas Money Politic ini juga karena tidak ingin adanya kecurangan terhadap salah satu calon Kepala Daerah. Hal itu juga agar masyarakat setempat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas.
"Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain, kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," ujarnya.