Cegah DPT bermasalah, PDIP akan lakukan pembelaan hak konstitusi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP tengah berjuang untuk memastikan hak konstitusional warga dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu. Menurut Hasto, ini adalah bagian dari pematangan demokrasi Indonesia.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP tengah berjuang untuk memastikan hak konstitusional warga dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu. Menurut Hasto, ini adalah bagian dari pematangan demokrasi Indonesia.
Terkait daftar pemilih tetap (DPT), PDIP melihat dari 22 persen, 10 persen adalah murni karena golput dan sisanya adalah terkait permasalahan teknis. Hak konstitusional warga tidak boleh diambil hanya dengan alasan teknis.
"Terkait DPT kita melihat dari 22 persen, 10 persen golput sisanya aspek teknis. Hak konstitusional tidak boleh diambil dengan masalah teknis administrasi," kata Hasto dalam konferensi pers rapat konsolidasi dengan DPD PDIP se-Indonesia di Kantor DPP PDI, Selasa, (21/02).
Hasto menegaskan, advokasi yang dilakukan PDIP dalam rangka upaya pencegahan agar hal teknis seperti DPT tidak terulang lagi. PDIP akan memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.
"Kita lakukan advokasi, agar jangan sampai adalagi masalah tersebut. Harus dipastikan agar berlangsung secara jurdil," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh Dewan pengurus Daerah (DPD) di markas pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Agenda pembahasannya, evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar 15 Februari 2017.
Di hadapan pengurus DPD, Mega menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak saat pencoblosan. Mega menginstruksikan untuk protes ke Banwaslu terkait hal ini.
Dari posko pengaduan yang disiapkan PDIP, banyak warga yang mengaku lantaran tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mega meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu bertanggungjawab atas hal ini.
Baca juga:
Sekjen PDIP harap koalisi pemerintah gabung di Pilgub DKI putaran 2
Megawati pimpin Rakornas PDIP jelang Pilkada DKI putaran kedua
PDIP sebut kerja sama partai pengusung kunci kemenangan Ahok
Bertemu massa aksi 212, politisi PDIP disoraki disuruh turun
Megawati sebut kemenangan Ahok tanda kebhinekaan RI masih cukup kuat
Megawati instruksikan pengurus PDIP protes ke Bawaslu
Megawati sebut Pilgub DKI paling habiskan energi di Pilkada serentak
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa keenam Caleg terpilih PDIP diminta mundur? Adapun penyebab keenam caleg terpilih itu diminta mundur karena terkena sistem Komandante, rata-rata mereka (para caleg) sudah membuat surat pengunduran diri ketika sebelum waktu pencoblosan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Di mana PTPS bertugas selama Pemilu? PTPS adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.