Cerita Arsul Sani Usai Terpilih Jadi Hakim di MK: Banyak Teman PPP ke-GR-an

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani terpilih menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Terpilihnya Arsul ini berdasarkan persetujuan oleh seluruh fraksi di DPR untuk menggantikan Wahidudin Adams.

"Saya mohon doa agar bisa amanah menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang kemarin kayanya gara-gara soal putusan 90 jadi jeblok public trustnya, kepercayaan publik. Tugas kami semua lah termasuk saya untuk mengangkat kembali citra,"

 kata Arsul dalam kegiatan diskusi bersama Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG-LKKI) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Saat itu, Arsul di hadapan Ketua Umum BAMAG-LKKI Agus Susanto dan anggotanya itu bercerita terkait dengan PPP yang merasa enak dengan adanya Arsul menjadi hakim konstitusi.

"Nah untuk itu kan banyak Pak Agus, temen-temen PPP sudah ke-GR-an, ke-GR-an bilang 'wah enak ini nanti kita ada Arsul hakimnya kalau ada sengketa'," ujarnya.

"Saya kemarin langsung ngomong, bahwa saya tidak akan mau menangani perkara yang menyangkut PPP, baik yang diajukan oleh orang PPP, maupun yang menggugat PPP, enggak mau saya. Jadi, pak kok begitu. Enggak harus begitu," sambung Arsul.

Kemudian, Arsul pun menjelaskan, terkait dengan profesi hakim jika di dalam ajaran agam Islam.

"Karena hakim itu, kalau diajaran Islam. Kalau ada tiga hakim, itu dua sudah di neraka. Yang satu barang kali kaki kirinya juga sudah di neraka, lah saya kan tidak mau ikut yang dua itu gitu dengan berbuat tidak adil, karena temennya sendiri, partainya sendiri, gitu," jelasnya.

Selain itu, Arsul turut mengungkapkan, soal sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengaku, tidak akan ikut mengambil keputusan atau menanganinya apabila adanya hal tersebut.

Apalagi, partainya merupakan salah satu pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Terus ditanya wartawan, 'pak, kalau sengketa Pilpres nanti bagaimana?' kan bapak politisi PPP, PPP ada dalam koalisi bersama dengan PDIP mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nanti bagaimana, pusing juga saya jawabnya," ungkapnya.

"Saya bilang begini, gini lah kalau yang itu. Kalau yang ini jelas PPP itu sangat dekat, saya pasti kenal semua, lekat dengan saya. Tapi kalau soal Pilpres saya mau serahkan kepada 8 hakim konstitusi yang lain. Apa status saya nanti, kalau nanti yang delapan mengatakan, Pak Arsul juga enggak boleh ikutan, nanti saya kalau di Islam itu sami'na waathona, saya dengarkan dan saya turuti," 

terang Arsul.

Arsul akan mengambil suatu putusan dan ikut menangani perkara, akan tetapi yang tidak berhubungan dengan kepartaian. "Kalau boleh itu bukan putusan lain, jadi supaya fair, fairnya itu supaya ada. Jadi saya bilang ya ini, jadi yang ke pendukung Mas Ganjar pun saya bilang, eh sorry ye, belum tentu," ucapnya.

Lalu, terkait dengan dirinya yang menjadi hakim konstitusi. Arsul menegaskan, tidak akan ada keberatan dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3.

"Kenapa kok enggak keberatan, karena saya ketika disetujui oleh DPR untuk menjadi hakim konstitusi, itu disetejui secara bulat oleh sembilan fraksi, tidak pakai votting, jadi semuanya setuju. Oke kita berikan kepersetujuan, tidak pengambilan keputusan melalu votting, by votting fraksi maupun votting perorangan," paparnya.

"Artinya ya puji Tuhan saya dapat kepercayaan juga ya, dari partai-partai yang bukan koalisinya PPP di dalam Pilpres 2024. Ini berkat doanya Romo ini pasti, jadi fraksi-fraksi yang lain itu juga akhirnya kan setuju," kata Arsul.