Dalam Pilpres, ASN harus tetap netral
" Ya termasuk terlibat langsung, atau termasuk gunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) meski punya hak pilih harus tetap netral. Ini sama dengan anggota TNI dan Polri. Meski bedanya, anggota TNI dan Polri belum dibolehkan punya hak pilih. Intinya, di pemilihan presiden, ASN mesti netral.
"Tetap sama dengan TNI dan Polri (netral)," kata Tjahjo saat diwawancarai para wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9).
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
Tidak lupa, Tjahjo juga mengingatkan agar para ASN jangan coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara. Ada sanksi yang akan diberlakukan.
" Ya termasuk terlibat langsung, atau termasuk gunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo.
Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo mengimbau masyarakat agar jangan segan melaporkan. Tentu harus disertai bukti kuat. Bukan rumor atau isu. Bila punya bukti, tinggal laporkan.
"Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," katanya.
Tjahjo sendiri melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di pilpres, tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi, karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah. Dan, ASN tergoda ikut berpolitik, karena kerapkali digoda dan diiming-imingi oleh para calon, jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi di birokrasi.
"Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," kata Tjahjo.
Baca juga:
Ketum PAN: Jokowi-Prabowo sudah beri contoh, pendukung harus akur
Protes banyak atribut partai, SBY walk out dari deklarasi kampanye damai
Prabowo gandeng Jokowi dan Sandiaga tuntun Ma'ruf Amin di deklarasi kampanye damai
Saat kampanye damai di Monas, deklarasi #2019GantiPresiden digelar di Tangsel
Deklarasi kampanye damai, Ketua KPU ingatkan tidak gunakan SARA dan tak sebar hoaks
Yang unik di kampanye damai, Ma'ruf pakai celana panjang & Ketum PPP jadi Gatotkaca