'Dana parpol Rp 1 T, sama saja legalkan perampokan uang negara'

Dalam teori kepartaian terjadi di manapun, sejatinya tidak ada partai politik yang dibentuk hanya untuk jadi oposisi.

Pengamat kepartaian Muchtar Effendi Harahap menilai umumnya partai politik yang ada di Indonesia saat ini mendapatkan dana operasionalnya dengan cara ilegal. Hal itu menurutnya menjadi penyebab kenapa wacana mensubsidi parpol sebesar Rp 1 triliun itu menjadi ironis, karena sama saja dengan melegalkan perampokan besar-besaran pada keuangan negara.

"Partai-partai ini mencari dana dengan ilegal, baik dari merampok uang negara, iuran kader, atau bahkan duit ilegal yang parpol bisa dapatkan dari luar, seperti dari korporasi atau pemodal asing yang berkepentingan. Ada memang sebagian yang melakukannya secara legal, tapi sangat kecil persentasenya," kata Effendi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

"Makanya saya nggak setuju jika negara mensubsidi parpol sampai Rp 1 triliun. Itu kan sama saja dengan melegalkan perampokan terhadap uang negara," katanya menambahkan.

Selan itu, Effendi mengatakan, dalam teori kepartaian di manapun, sejatinya tidak ada partai politik yang dibentuk hanya untuk menjadi oposisi dari pemerintahan. Dirinya bahkan membuktikan hal tersebut, dengan fakta bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SB), PDIP sebenarnya masih tidak utuh berperan sebagai oposisi, karena kepentingannya masih kerap terakomodir di dalam parlemen.

"Semua parpol sejatinya itu pasti akan menghindari oposisi, dan mengutamakan koalisi. Maka menurut saya, KMP itu unik. Karena kalau awalnya mereka menjadi oposisi, dan bisa bertahan tetap sebagai oposisi sampai akhir pemerintahan Jokowi, berarti teori ini harus direduksi. Tapi kan tidak, karena sekarang pun kita lihat bahwa perlahan ada pelunakan dari KMP itu sendiri pada pemerintah," kata Effendi.

"Dan jika kita perhatikan, bahkan saat PDIP jadi oposisi zaman SBY kemarin, sebenarnya saat itu secara politik PDIP juga ikut diuntungkan dari orang-orang mereka di parlemen. Jadi sebenarnya, nggak ada parpol yang dibentuk hanya untuk menjadi oposisi, tanpa sama sekali mencari keuntungan juga dari sikap oposisinya tersebut," pungkasnya.

Baca juga:
Ahok sepakat dana parpol Rp 1 T dengan syarat tertentu
Asal ekonomi baik, Jokowi tak setuju parpol dapat Rp 1 triliun
Dari pada cari uang gak jelas, Emil setuju parpol diberi dana
PPP kubu Romi dukung pemerintah Rp 1 triliun untuk parpol
'Partai politik belum sanggup kelola dana bantuan Rp 1 triliun'