Dana pilkada belum cair, KPU minta polisi & kejaksaan selidiki pemda
Pencairan anggaran pilkada harus dilakukan sebelum 5 Desember 2015.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta seluruh pemerintah daerah segera mencairkan anggaran pilkada sebelum 5 Desember 2015. Jika sengaja menghambat, KPU tidak segan-segan membawa penyelesaian persoalan ini ke penegak hukum.
"Jika pada 5 Desember itu anggaran tidak muncul 100 persen, ini diindikasikan menghambat pilkada. Kami akan minta tim Kejagung dan Mabes Polri untuk menyelidikinya," ungkap Ferry di Palembang, Jumat (4/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Dia menegaskan, anggaran dalam pilkada adalah komitmen pemerintah daerah. Karena itu, KPU tidak segan menagih komitmen pemda untuk merealisasikan 100 persen hingga batas yang ditentukan.
"Batas anggarannya besok seratus persen. Pemda seharusnya mendukung pelaksanaan pilkada, jangan sampai ada masalah terkait anggaran," ujarnya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat lima daerah di Indonesia yang belum memberikan konfirmasi soal terhambatnya pencairan anggaran pilkada. Bahkan, pencairan anggaran itu masih berada di bawah 50 persen. Daerah-daerah tersebut antara lain Ogan Komering Ulu Timur, Pematang Siantar, Natuna, Tanjung Jabung Barat, dan Kuantan Singingi.
"Kami takut pilkada serentak nanti terganggu karena anggaran terhambat. Karena itu, masalah ini harus segera dituntaskan," tegasnya.