Daripada hukuman kebiri, PKB usul hukum sanksi sosial bagi pelaku
Sehebat apapun regulasi yang dibuat, jika penegak hukum tidak tegas, maka akan percuma.
Sekretaris Fraksi PKB Maman Imanul Haq lebih sepakat para pelaku kejahatan seksual divonis hukuman sosial daripada kebiri. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Hukuman sosial lebih penting. Dia di-publish. Di satu sisi HAM tidak dilanggar. PKB substansional setuju, tapi kita minta penjelasan poin kebiri seperti apa," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).
Anggota Komisi VIII DPR ini juga menegaskan bahwa, sehebat apapun regulasi yang dibuat, jika penegak hukum tidak tegas, maka akan percuma. "Jadi enggak ada gunanya hukum kebiri sekalipun," tuturnya.
Maman juga menilai, Perppu Presiden Jokowi tidak berhubungan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tengah digodok DPR. Maka dari itu dia meminta RUU PKS tetap akan masuk Prolegnas 2016.
"Ini akan jadi hukuman baik korban atau pelaku. Di sisi lain kehadiran negara diperlukan. Negara harus hadir agar tidak ada korban lagi, karena perilaku ini begitu banyak," pungkasnya.
Baca juga:
PPP dukung Perppu Perlindungan Anak, tapi dengan catatan
Seskab: Tak ada Perppu kebiri, tapi penanganan kekerasan pada anak
Ampuhkah hukuman kebiri hentikan kekerasan seksual anak?
Ketua DPR dukung Perppu kebiri & hukuman mati pencabul anak
Ini isi lengkap 'Perppu Kebiri'
DPR harap 'Perppu Kebiri' timbulkan efek jera pelaku kejahatan seks
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa saja prinsip-prinsip pemilu di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Prinsip-prinsip pemilu di Indonesia adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu agar pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
Siapa yang dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi anak perempuan? Mohon Kebaikan Orang tua selalu dianjurkan untuk mendoakan kebaikan anak perempuan.
-
Apa saja kebijakan yang dikeluarkan Pietermaat untuk mendukung pribumi? Pietermaart banyak dicatat memiliki kepedulian dengan pribumi. Kepemimpinan Pietermaat memimpin karesidenan Surabaya hampir 10 tahun lamanya. Selama kepemimpinannya, Pietermaart mengeluarkan banyak kebijakan yang berpihak pada pribumi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum di PLBN? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.