Deklarasi konspirasi pendukung Rindu
Dalam acara itu, sejumlah kader dari tiga partai mengalihkan dukungan dari pasangan Rindu ke Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.
Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) diduga membelot. Tiga partai bersama Partai NasDem merupakan pengusung pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum di Pilgub Jawa Barat.
Namun, sejumlah pengurus tiga partai berkumpul dalam sebuah acara bertajuk 'Deklarasi Konspirasi Partai PPP, PKB dan Hanura' di Rumah Makan Kampung Sawah, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (19/2) malam. Dalam acara itu, sejumlah kader dari tiga partai mengalihkan dukungan dari pasangan Rindu ke Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)
-
Siapa yang menyatakan bahwa PKB akan membentuk poros di luar Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Kader tiga partai yang hadir di antaranya, Ketua Bappilu PPP Jabar Komarudin Taher, Wakil Sekretaris Dewan Syuro Kabupaten Subang PKB Agus Eko Muhammad Solihun dan Ketua Bappilu Hanura Jabar Budi Hermansyah juga hadir. Informasi yang didapat, acara tersebut juga dihadiri oleh ratusan orang.
Sekretaris PPP Jabar, Pepep Syaiful Hidayat mengatakan informasi mengenai acara di Kabupaten Bandung itu didapatkan dari media massa dan WhatsApp.
Setelah itu, Pepep mengaku langsung menghubungi Komarudin Taher yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Jabar. Namun upaya itu tidak ditanggapi.
"Hal yang pertama saya lakukan setelah mendapat kabar itu kan langsung menghubungi beliau. Tapi dari pagi tidak direspon. Saya juga kirim pesan, kapan ada waktu untuk bertemu di DPW, tapi belum dibales," katanya.
Dalam waktu dekat, PPP Jabar akan secara resmi mengundang Komarudin untuk dimintai klarifikasi.
"Belum tahu kapan waktunya, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini lah. Ini juga sesuai instruksi Ketua (Ade Munawaroh Yasin)," terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebelum berita ini menyebar, Komarudin termasuk orang yang aktif dalam melakukan sosialisasi pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Itu juga alasan mengapa dia didapuk sebagai Ketua Bappilu PPP Jabar.
"Kami sering bertemu, ngobrol biasa. Makanya ini akan kami tanyakan. Apakah ada persoalan dalam komunikasi atau apa," ujarnya.
Dia mengaku tidak khawatir hal itu bisa membuat kader berubah haluan. Soliditas partai koalisi pun tidak akan terganggu. Partai koalisi diyakini akan menyikapi ini dengan proporsional. Dia menjelaskan partainya belum akan menjatuhkan sanksi ke kader yang diduga membelot tersebut. Dia menyebutkan terlebih dahulu menunggu klarifikasi sebelum menjatuhkan sanksi.
"Masing-masing partai punya antibodi dan sistem imunitasnya sendiri. Masalah ini pasti selesai," imbuhnya.
"Kalau sanksi, kita ukur dulu tingkat pelanggarannya. Kalau mekanisme pasti ada di setiap partai. Kalau kami akan menerima klarifikasi dulu," sambungnya.
Ketua DPD Hanura, Aceng Fikri menegaskan, tidak memberi instruksi terkait pengalihan dukungan. Selama ini, semua kader dan partai koalisi masih berkomitmen mendukung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
"Mungkin mereka hadir ke tempat itu enggak membawa partai, tapi personal," katanya.
Meski begitu, Ia memastikan segera memanggil kader yang terlibat mendukung pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar. Bisa jadi mereka akan dikeluarkan sebagai anggota partai.
"Partai berhak mengeluarkan hukuman. Bisa jadi pemberhentian," ucapnya.
Meski diakui sedikit mengganggu, namun permasalahan ini tidak serta merta membuat persiapan pemenangan terhambat. Partai Hanura bersama NasDem, PKB, dan PPP masih solid mendukung pasangan Rindu.
"Semua (partai koalisi) masih fatsun dan sedang menyusun strategi pemenangan pasangan Rindu pada kontestasi Pilgub Jabar 2018," terangnya.
(mdk/rzk)