Demokrat: Di Bawah Ibas, Kami Sejak Awal Terjun Langsung Bantu Rakyat Susah
Ibas sebelumnya menyatakan Covid-19 makin 'mengganas'. Dia khawatir RI disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.
Anggota DPR Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan membela Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mendapat kritikan balik dari sejumlah pihak lantaran khawatir RI gagal dalam menangani pandemi Covid-19.
Marwan meminta publik atau sejumlah orang yang nyinyir atas pernyataan Ibas dapat bersikap adil. Dia membela Ibas yang digambarkan tidak berbuat apa-apa dalam kaitan dengan penanganan Covid-19.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Edhie Baskoro Yudhoyono tampil di tanah suci? Di tanah suci, Ruby dan Edhie tampil dalam busana muslim baby blue.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana Yusril membandingkan status hukum Eddy Hiariej dengan Bambang Widjojanto? Menurut Yusril, kasus yang menjerat Eddy berbeda dengan Bambang. Sebab, hingga saat ini mantan pimpinan KPK itu masih berstatus tersangka."Kalau orang di-SP3 itu close, orang dimenangkan praperadilannya close. Orang ini tersangka, cuma di-dep, tidak dimajukan ke pengadilan, sampai kapan pun menjadi tersangka," ujar Yusril.
Ibas sebelumnya menyatakan Covid-19 makin 'mengganas'. Dia khawatir RI disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.
"Jangan karena berseberangan, atau tidak suka, lalu kehilangan sikap fair, sikap adil. Mengapa? Karena di bawah Mas Ibas, fraksi kami sejak awal sudah terjun langsung membantu rakyat yang kesusahan. Kami berpartisipasi, membantu pemerintah dengan cara kami, bukan hanya mengkritik," kata Marwan, Kamis (8/7).
Dia menuturkan, sejak awal Maret 2020 Partai Demokrat sudah menggulirkan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona. Kegiatan ini pun dijalankan seluruh kader secara secara intensif, masif dan terkoordinasi, termasuk para kader di DPR yang dipimpin Ibas.
"Sejak itu pula, Mas Ibas menginstruksikan kepada seluruh anggota FPD untuk turut menghidupkan gerakan melawan Covid-19 secara ikhlas. Bisa dicek jejak digitalnya, teman-teman Demokrat di DPR langsung terjun ke masyarakat, baik di masa reses maupun tidak untuk turut meringankan beban masyarakat," papar Sekretaris Fraksi Demokrat itu.
Marwan menjelaskan, Ibas memang menyatakan bahwa pemerintah terlihat 'tidak berdaya' menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Salah satu indikasinya, tabung oksigen sulit didapat.
Kata dia, pernyataan ini ditangkap sejumlah orang dan disebarkan di media sosial dengan narasi seolah-olah Ibas hanya mengkritik dan tidak berbuah apa-apa dalam soal Covid-19.
"Itu kan respons yang aneh. Secara resmi, penanganan pandemi itu tugas pemerintah. Tapi ini juga tanggungjawab bersama. Makanya, Mas Ibas tidak hanya mengomando kami untuk membantu masyarakat, dia sendiri tanpa lelah, dari awal pandemi memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat," kata Marwan.
Dia menegaskan, bahwa tidak perlu pihaknya membeberkan secara rinci bantuan yang sudah diberikan. Terpenting, kepedulian dan aksi langsung itu bisa dipastikan telah dilakukan dan masih berlangsung hingga kini.
"Situasinya memang nyata-nyata darurat, sementara pemerintah tampak kewalahan. Makanya Mas Ibas mengingatkan. Soal apa yang diperbuat, silakan dilacak. Mudah kok, menemukan jejak digital apa yang dilakukan Demokrat baik DPP maupun FPD, bahkan Mas Ibas pribadi. Kami kritik pake argumentasi dan data, Anda jawab asbun, ya repot," kata Marwan.
Marwan menambahkan, Demokrat baik di fraksi maupun kader-kader di berbagai daerah sudah menunjukkan aksinya di lapangan sejak awal pandemi. Aksi yang massif dan terkoordinasi itu terentang dalam berbagai kegiatan mulai dari pembagian sembako, penyemprotan, pembagian alat kesehatan, APD untuk tenaga kesehatan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nilai total bantuan yang sudah disalurkan bahkan mencapai 191 miliar lebih.
"Tetapi sudahlah, masak iya sih kita mau hitung-hitung amal. Kan malu. Ini sih cuma ngasih tahu, kalau mau nanggapi kritik itu yang adil, yang fair. Jangan bikin narasi yang hanya menunjukkan seolah-olah Anda antri kritik, atau gak rela pemerintah dikritik," pungkasnya.
Masukan Ibas Jadi Panggilan untuk Pemerintah
Sementara itu, anggota DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendukung kritikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mengkritik pemerintah dalam penanganan pandemi. Menurutnya, kritikan Ibas bentuk kepedulian terhadap keselamatan rakyat.
"Bentuk kecintaan, kepekaan dan kekawatiran Mas EBY terhadap keselamatan nyawa warga negara akibat ancaman Covid-19 yang menyebar begitu cepat dan tinggi saat ini di satu sisi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana-prasarana, obat-obatan dan tenaga kesehatan serta korban yang berjatuhan di sisi lain," katanya.
Didik menuturkan, sebagai seorang politisi, Ibas mengingatkan pemerintah tentang bahaya dari Covid-19 ini. Kata dia, pemerintah harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti untuk menyelamatkan warga negara baik dari sisi ancaman kesehatan maupun dampak lainnya.
Didik mengatakan, bila Covid-19 tidak segera tertangani dan terkendali dampaknya sangat berat dan besar buat negara ini. Segenap sektor kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan pertahanan serta keamanan pasti terdampak. Maka, akan bisa berpotensi mengganggu pengelolaan sebuah bangsa.
"Saya rasa pesan moral yang disampaikan Mas EBY menjadi pengingat pemerintah untuk memastikan bahwa keselamatan warga negara yang utama, Salus Populi Suprema Lex Esto," ucapnya.
"Tentu kita memiliki cara pandang yang sama terkait ini, dan jika kita semua menjalankan ini semua maka solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial adalah menjadi kunci penting bagi setiap warga negara untuk mengambil tanggung jawab membantu pemerintah mengatasi Covid-19 dan membantu masy mengatasi kesulitannya," jelasnya.
Menurutnya, politisi dan wakil rakyat bukan hanya mengaksentuasi situasi dan kondisi bangsa dari ruang rapat saja. Dia bilang, kondisi riil di lapangan, fakta dan kenyataan yang dihadapi masyarakat menjadi faktor utama. Serta, dalam menghadapi persoalan Covid-19 ini juga harus bersama bukan malah basis sektoral.
"Perencanaan yang baik tanpa eksekuasi dan pelaksanaan di lapangan yang baik, tentu ada garis yang terputus, dan itu mutlak tidak boleh terjadi," kata Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat itu.
Didik menambahkan, realitas yang dihadapi bersama ialah penyebaran Covid-19 demikian cepat dan sangat berbahaya dalam konteks pengelolaan negara jika berkepanjangan. Menurutnya, pemerintah akan menghadapai kesulitan dan berbagai persoalan yang tidak mudah diurai.
"Apa yang disampaikan Mas Ibas didasarkan kepada rasa dan fakta yang dialami oleh masyarakat secara umum. Hal yang paling sederhana dan dihadapi masyarakat adalah keterbatasan fasilitas rumah sakit, sarana-prasarana, langka dan mahalnya obat-obatan dan peralatan lain, dan ini bisa terjadi dimanapun khususnya daerah zona merah," tuturnya.
"Seberapa baik perencanaan dan seberapa serius penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa adanya partisipasi pengawasan masyarakat termasuk yang disampaikan Mas Ibas tidak akam mungkin bisa utuh dan tuntas," sambungnya.
Didik menyebut, sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban untuk terus mengingatkan pemerintah agar tepat, cepat dan utuh dalam menangani Covid-19 ini. Sekaligus memastikan agar stabilitas pengelolaan negara ini tetap terjaga dengan baik meski di sisi lain sedang menghadapi pandemi aq dengan berbagai macam bentuk dampaknya.
"Masukan Mas Ibas tersebut bisa menjadi wake up call bagi pemerintah dan kita semua. Harapannya tentu bisa menjadi pemicu bagi segenap stake holders bangsa untuk terus bersatu dan membuat langkah-langkah dan terobosan baru yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi pandemi dengan segala dampaknya ini," pungkasnya.
(mdk/eko)