Demokrat: Jangan ada barter RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK
"Ya itu tadi tergesa-gesa, tiba-tiba enggak ada angin enggak ada hujan diproses paripurna."
Di tengah tarik ulur pembahasan, politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman berharap jangan sampai ada barter antara RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK.
"Kita enggak mau tukar guling UU KPK dengan UU Tax Amnesty. Kita enggak mau lobi-lobi soal ini," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).
Benny juga menegaskan bahwa pandangan minifraksi di Baleg DPR yang dibawa Khatibul Umam Wiranu bukanlah sikap resmi Demokrat.
"Forum Baleg kita belum ada, pernyataan sikap fraksi di Baleg belum ada, ya tentu adalah pandangan perorangan. Kemarin itu pandangan individual, pandangan fraksi menunggu konsultasi dengan ketum (Susilo Bambang Yudhoyono) dan konsultasi dengan pimpinan fraksi," jelasnya.
Wakil ketua komisi III DPR tersebut juga mencurigai mengapa pagi tadi Baleg ingin agar segera draf revisi UU KPK disepakati di sidang paripurna. Bahkan surat undangan kepada anggota dewan sudah beredar sebelum ada keputusan dari seluruh fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Ya itu tadi tergesa-gesa, tiba-tiba enggak ada angin enggak ada hujan diproses paripurna. Kami juga menolak rapat paripurna itu karena kita belum melakukan pengkajian secara cermat isi perubahan itu, harus didiskusikan dulu, jangan tergesa-gesa, inikan tergesa-gesa, ada apa?" ujarnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
Baca juga:
Johan Budi sebut draf revisi UU KPK belum sampai ke meja Jokowi
SBY perintahkan Fraksi Demokrat tolak revisi UU KPK
PKS 'galau' soal revisi UU KPK
Fraksi PDIP sebut tidak ada arahan dari Megawati soal revisi UU KPK
Ketua DPR hanya setuju revisi 4 poin dalam UU KPK bukan 12
Revisi UU KPK dibahas di Paripurna Kamis depan