Demokrat Jawab Tudingan Ubah Sistem Pemilu di 2008: Sekjen PDIP Sedang Berhalusinasi
PDIP dan Partai Demokrat memanas setelah saling sindir mengenai sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.
Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sedang berhalusinasi terkait pernyataannya yang menyebut Partai Demokrat mengubah sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.
Syahrial menjelaskan pada 2008 saat terjadinya perubahan sistem pemilu, yang mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah satunya adalah caleg PDIP dari Jawa Timur M. Soleh.
-
Bagaimana PDIP akan meyakinkan hakim MK tentang kecurangan Pemilu 2024? “Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Apa yang menjadi strategi PDIP dalam Pilkada 2024? Kendati demikian, Hasto menyebut, dalam Pilkada 2024 PDIP membuka diri dan bekerja sama dengan semua partai politik.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana PDIP mempersiapkan diri untuk Pileg 2024 di Bali? Ketua Komisi III DPRD Bali itu menyatakan, persiapan telah terbangun secara sistematis sejak masa penjaringan Caleg hingga kini saat menunggu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jadi masa sosialisasi Caleg itu sebenarnya sudah cukup lama dan kita harapkan setiap Caleg telah memiliki basis massanya sendiri,” tegasnya.
"Sekjen PDIP Hasto sedang berhalusinasi ketika menyebut Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengerti sejarah terkait polemik sistem Pemilu legislatif Proporsional Terbuka dan Tertutup. Ketika Pak SBY menjabat Presiden tahun 2008, yang mengajukan JR ke MK soal sistem Pemilu salah satunya adalah M. Soleh, caleg PDIP dari Jawa Timur," kata Syahrial saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/2).
Menurut Syahrial, argumentasi dibangun Hasto tak mampu menyentuh prinsip dan substansi. Dia menilai terlihat jelas kualitas SBY dan Hasto dalam menyikapi polemik sistem pemilihan umum tersebut.
"Memang sangat jauh kelas dan kualitas antara Pak SBY dan Hasto dalam menyikapi keadaan dan situasi negara soal berdemokrasi," ujar dia.
Dia mengatakan, perubahan sistem pemilu yang saat ini tengah bergulir di MK, bukanlah kepentingan antara PDIP dan Demokrat. Melainkan persoalan bangsa yang harus disikapi secara hati-hati.
Dimana, proses sistem pemilu oleh sikap delapan fraksi yang ada DPR RI, menolak Pemilu dengan proporsional tertutup atau coblos partai. Sehingga, bukan hanya sikap Demokrat.
"PDIP yang menginginkan rakyat tidak dilibatkan dalam proses demokrasi partisipatif. Yaitu, memilih calon legislatif dan partainya. Justru, hanya PDIP yang ingin mengembalikan sejarah sistem Orde Baru kembali diadopsi. Maksudnya apa? Desain skenario dan strategi apa yang ingin dicapai? Rakyat berhak tahu dan diberi tahu," tegas dia.
Syahrial menegaskan, bahwa sikap Demokrat terkait perubahan sistem pemilu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Melainkan, demi kepentingan bangsa dan negara.
"Jadi, pandangan Pak SBY hendak mewakili kegelisahan rakyat Indonesia. Bukan semata-mata untuk kepentingan Partai Demokrat," imbuh Syahrial.
PDIP Sindir Demokrat Ubah Sistem Pemilu di 2008
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Partai Demokrat yang mengubah sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan kegentingan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024.
Hasto mengingatkan, pada tahun 2008 ketika SBY menjabat di periode pertamanya, sejumlah kader Demokrat melakukan perubahan melalui judicial review sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saat itu empat bulan sebelum Pemilu 2009.
"Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (19/2).
Kata Hasto, judicial review itu dilakukan oleh Demokrat sebagai strategi kemenangan pemilu untuk bisa meraih kenaikan suara 300 persen.
"Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut," tuturnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/gil)