Demokrat masih pikir-pikir setujui revisi UU KPK
PD meminta revisi undang-undang KPK tak dibahas dalam rapat paripurna hari ini.
Partai Demokrat masih berpikir-pikir untuk menyetujui revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, pihaknya akan setuju revisi undang-undang KPK, jika poin-poinnya untuk memperkuat KPK.
"Demokrat tentunya kita harus melihat secara luas, jernih, dan betul-betul fokus. Intinya, revisi UU KPK itu harus menguatkan KPK. Kalau melemahkan KPK tentunya Demokrat tidak setuju," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut Agus, revisi undang-undang KPK yang diputuskan oleh badan legislasi DPR sedang dibahas Partai Demokrat. Oleh sebab itu, pihaknya meminta revisi undang-undang KPK tak dibahas dalam rapat paripurna pada hari ini.
"Partai Demokrat hari ini juga memberikan suatu pandangan bahwa seyogyanya rapat paripurna nanti belum membahas masalah revisi UU KPK. Karena hasil dari kemarin kan harus kita pelajari dulu, apakah betul bahwa revisi itu memperkuat KPK," kata dia.
Saat disinggung dewan pengawas kewenangannya lebih tinggi dari pimpinan KPK, ia menjawab diplomatis. Menurut dia, pihaknya perlu mempertimbangkan hasil revisi undang-undang KPK itu.
"Dari partai kita mengambil suatu kebijakan, ini memerlukan suatu pemikiran yang jernih dan strategis. Karena kita ketahui bahwa yang kita inginkan revisi harus memperkuat KPK. Ini dalam pelajaran, kita harus pelajari secara seksama. Maka PD mengusulkan revisi UU KPK tidak dibahas di paripurna hari ini. Berikan kesempatan untuk dipelajari, dan betul-betul dikuatkan. Dan kita melihat betul nggak sisi penguatan KPK ada," ucapnya.
"Di DPP kita bahas secara konseptual, strategis, luas, dan detil. Tujuan kita apabila revisi intinya harus memperkuat KPK. Dan kita memperlukan waktu untuk mempelajari secara seksama karena memang ini harus kita putuskan secara strategis," tandasnya.
Baca juga:
Tolak revisi UU, KPK yakin Jokowi dengar suara rakyat
Presiden Jokowi akhirnya setuju KPK dilemahkan
Ini 12 pasal tambahan dalam revisi UU KPK
Zulkifli Hasan serahkan ke KPK, PAN malah setuju revisi UU KPK
Baleg DPR rapat harmonisasi dan penetapan draf revisi UU KPK
Rapat di Baleg DPR, Gerindra tolak, PDIP ngotot revisi UU KPK
9 Fraksi setuju, pembahasan revisi UU KPK di DPR dilanjutkan
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.