LIVE

Demokrat minta Ketua DPR ambil alih persoalan TVRI

Demokrat juga akan mengajukan surat keberatan kepada Marzuki terkait pemblokiran anggaran tersebut.

Partai Demokrat

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf tidak setuju dengan pemblokiran anggaran TVRI oleh Komisi I DPR RI. Nurhayati pun meminta Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk ambil alih permasalahan tersebut.

"Kami Partai Demokrat dan saya selaku Ketua Fraksi terkejut, selaku fraksi kami tidak menyetujui. Kami meminta Ketua DPR RI untuk mengambil alih dan menengahi," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (08/01).

Menurut Nurhayati, Partai Demokrat akan mengajukan surat keberatan kepada Marzuki terkait pemblokiran anggaran tersebut. Pasalnya, pemblokiran tersebut akan mengganggu masyarakat untuk mendapatkan informasi.

"Nanti sebagai fraksi kami akan mengajukan surat keberatan dan minta pimpinan DPR agar konsultasi dengan Komisi I mengenai TVRI ini. Saya tidak setuju dengan pembintangan itu," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat mengatakan anggaran yang ditahan tidak semua. Hanya sekitar Rp 627 miliar. Di dalamnya ada biaya untuk produksi acara, pengadaan pemancar baru, studio baru dan pengadaan alat-alat liputan untuk pemilu 2014.

"Yang tidak diblokir belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Kita hanya punya sisa anggaran tahun lalu dari non-APBN, pendapatan iklan yang hanya bisa untuk bertahan 1-1,5 bulan ke depan," ujarnya.

Penahanan anggaran ini berdampak pada proses program Pemilu 2014. "TVRI tidak bisa menjalankan pengadaan pemancar baru, untuk memperluas coverage area dalam menyukseskan Pemilu 2014," pungkasnya.

(mdk/has)
Sebelum Pengesahan RUU Pilkada, DPR Pertimbangkan Suara Rakyat

Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.

UU Pilkada
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

DPR
Perolehan Kursi Perempuan di DPR Torehkan Sejarah Baru

Kehadiran calon anggota legislatif baru, baik di internal maupun dari partai lain, menjadi salah satu indikator kaderisasi partai politik berjalan dengan baik.

DPR
Pakar UGM Bicara Soal Dinasti Politik di Kursi DPR RI, Memperlemah Demokrasi di Indonesia

Para anggota DPR-RI terpilih untuk periode 2024-2029 disinyalir banyak yang berasal dari kerabat dan keluarga.

Dinasti Politik
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
DPR Terima Surpres Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).

DPR
Demokrat akan Patuhi Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Demokrat saat ini tengan mempelajari Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah.

Demokrat
DPR Umumkan 13 Komisi dan Mitra Kerja, Ini Daftarnya

DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.

DPR
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

RUU Pilkada
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat