Demokrat Minta Polisi Bubarkan KLB di Deli Serdang Demi Jaga Kamtibmas
Dari aspek politik, menurutnya, KLB ilegal tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kehidupan demokrasi dan kedaulatan Demokrat.
Partai Demokrat meminta polisi segera membubarkan KLB Demokrat yang digelar kader pecatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Politikus Demokrat Wahyu Sanjaya mengatakan langkah tersebut harus segera dilakukan untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.
"Saya berharap polisi untuk segera membubarkan KLB yang Illegal tersebut untuk mencegah dampak negatifnya termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, selain dampak politik dan demokrasinya," kata Wahyu dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Jumat (5/3).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
Dari aspek politik, menurutnya, KLB ilegal tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kehidupan demokrasi dan kedaulatan Demokrat.
"Tindakan Ilegal dan Inkonstitusional tidak boleh diberi ruang atau toleransi karena bisa merusak tatanan kedaulatan partai dan membahayakan kehidupan demokrasi yang bisa membawa daya rusak terhadap kehidupan berdemokrasi, berpolitik, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tidak ada standing yang tepat kecuali menghentikan dan membubarkannya," ujar dia.
Wahyu juga menegaskan, Kemenkum HAM wajib menolak hasil KLB tersebut karena melanggar AD/ART partai yang disahkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly. Jika hasil KLB disahkan, kata Wahyu, itu sama saja Yasonna melanggar keputusannya sendiri.
"Menjadi suatu keharusan Kemenkumham u/ menolak dengan tegas jikalau KLB tersebut dimintakan pendaftaran dan tidak pengesahannya, karena nyata-nyata melanggar AD/ART dimana Menkumham sendiri yang mengesahkannya," tegas dia.
Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim ini menegaskan pihaknya sama sekali tidak tergiur iming-iming uang untuk mendukung KLB tersebut. Pengurus DPD Muara Enim menyatakan setia kepada Ketua Umum Demokrat AHY.
"Kami segenap DPC dan DPD se-Indonesia tidak bergeming sedikitpun untuk tergiur dan mengikuti forum Ilegal tersebut," tutup Wahyu.
Polisi Cek Izin dan Prokes
Polisi sedang mengecek perizinan penyelenggaran dan prokotol kesehatan KLB Demokrat yang digelar kader pecatan The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Tentunya di sana ada satgas yang menangani Itu semua (perizinan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Jumat (5/3).
Rusdi menerangkan, Satgas Covid di tiap-tiap daerah bertanggung jawab mengawasi penyelenggaran kegiatan di tengah pandemi Covid-19. Termasuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh Polda setempat. Masalah protokol kesehatan segala macam itu ada satgas covid-19 di daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," tandas dia.
Gubernur Sumut Minta Bubarkan Jika Tak Berizin
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta Satuan tugas (Satgas) Covid-19 membubarkan kegiatan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pembubaran itu dia minta jika tak ada izin.
"Nanti saya cek kepada Satgas. Kalau di Satgas tidak ada (izin) kita usir. Kita bubarin, wartawan beritahu itu," ucap Edy usai sosialisasi Vaksin Covid-19 di Medan, Jumat (5/3).
Lanjut Edy, pada masa pandemi sekarang tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang. "Berdasarkan perintah Presiden tidak ada kegiatan-kegiatan yang membuat kerumunan karena nanti bersangkutan dengan hukum di sana," ujarnya.
Saat ini Satgas Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumut diketahui telah berada di lokasi KLB Partai Demokrat di Sibolangit. "Pasti otomatis begitu dengar datang," ucap Edy.
(mdk/ray)