Demokrat tegaskan tak pakai mahar politik di pilkada serentak
"Tak ada mahar. Yang penting integritas, kompetensi, elektabilitas," kata Ramadhan.
Juru Bicara Partai Demokrat Ramadhan Pohan tegaskan tidak ada budaya mahar politik yang dilakukan partainya dalam pagelaran pilkada serentak Desember nanti. Dia memastikan, dalam Undang-Undang (UU), mahar politik jelas tidak diperbolehkan sehingga Demokrat tidak ada mahar untuk mencalonkan orang jadi kepala daerah.
Ramadhan menjelaskan, saat ini bagi para kader atau non kader yang ingin maju lewat Demokrat harus mengikuti proses seleksi ketat. Mereka harus punya integritas dan elektabilitas untuk bisa maju menjadi calon dari Demokrat.
"Tak ada mahar. Yang penting integritas, kompetensi, elektabilitas. Soal strategi perang, ada yang garis permanen, ada yang situasional juga," kata Ramadhan kepada merdeka.com, Senin (13/7).
Ramadhan mengakui bahwa kekuatan uang dalam pilkada memang dibutuhkan untuk memenangkan persaingan. Namun menurut dia, hal itu masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan Undang-Undang.
"Proporsional lah. Logistik tidak akan memenangkan pertempuran. Tapi perang tanpa logistik, tidak mungkin dimenangkan," cetus dia.
Oleh sebab itu, yang terpenting bagi Demokrat yakni efektif menghadapi pertempuran pilkada nantinya. "Jadi wajar, efektif dan efisien sajalah," imbuhnya.
Bukan menjadi rahasia umum lagi setiap pagelaran pilkada biasanya diwarnai dengan mahar politik dari partai dan calon yang hendak maju. Orang yang hendak maju, biasanya diminta uang dengan jumlah tertentu untuk bisa diusung partai tersebut dalam pilkada. Bahkan, ada yang mematok harga, calon kepala daerah harus bayar per anggota DPRD dari partai tertentu untuk bisa dicalonkan.
Baca juga:
Demokrat pakai sistem klasemen buat bertarung di Pilkada serentak
Pilkada serentak, PBB klaim tidak menerima uang mahar
PBB usul pelaksanaan pilkada serentak diundur
NasDem duga ada skenario penundaan pilkada serentak lewat temuan BPK
Kubu Romi: Djan Faridz Cs tak bisa ikut pilkada, kecuali gabung SDA
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.