Demokrat usul hak angket, Gerindra tunggu bukti-bukti penyadapan SBY

Soal hak angket, Gerindra tunggu bukti-bukti penyadapan dari Demokrat. "Saya sudah ada koordinasi dengan Pak Benny, Tapi saya kan belum baca draf-nya, tidak tahu arahnya ke mana, mana mungkin saya rapatkan ke fraksi. Karena bicara hak angket bukan bicara perorangan di Gerindra, tapi tentang kebijakan fraksi."

Partai Gerindra tidak ingin terburu-buru mengambil sikap terkait usulan fraksi Partai Demokrat soal penggunaan hak angket atas dugaan penyadapan percakapan ketum mereka Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Demokrat menduga ada peran lembaga negara untuk membantu kubu terdakwa, Basuki T Purnama, mendapatkan rekaman percakapan SBY dan Ma'ruf.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu draf laporan keterlibatan institusi negara dalam penyadapan itu. Apabila ada keterlibatan lembaga negara, maka hak angket adalah langkah tepat.

"Misalnya ada keterlibatan pemerintah dalam proses penyadapan itu, karena data yang diungkapkan pengacara Ahok dan Ahok itu supplynya dari Pemerintah. Kalau itu mengarah ke sana, maka hak angket itu sesuatu yang tepat. Kalau tidak ada itu, hak angket itu tidak tepat," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (3/2).

Desmond mengaku Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman telah berkoordinasi dengannya. Akan tetapi, Gerindra belum bisa mengambil sikap sebelum Demokrat menjelaskan bukti-bukti keterlibatan pemerintah dalam dugaan penyadapan tersebut.

"Saya sudah ada koordinasi dengan Pak Benny, dia bilang hak angket. Tapi saya kan belum baca draf-nya, tidak tahu arahnya ke mana, mana mungkin saya rapatkan ke fraksi. Karena bicara hak angket bukan bicara perorangan di Gerindra, tapi tentang kebijakan fraksi," tegasnya.

Fraksi Partai Demokrat mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan percakapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Rencana ini terkait tudingan kubu terdakwa Basuki T Purnama soal permintaan permintaan SBY untuk segera mengeluarkan fatwa penistaan agama.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai bukti rekaman yang dikantongi kubu Ahok didapat melalui penyadapan ilegal. Penyadapan ini, kata dia, menimbulkan sikap saling curiga dan mengganggu keharmonisan di masyarakat.

"Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," kata Benny

Demi merealisasikan niatnya, Demokrat tengah melakukan konsolidasi dengan sejumlah fraksi partai di DPR. Pihaknya berniat mencari dukungan minimal 25 anggota DPR lintas fraksi yang setuju menggunakan hak angket.

"Iya, makanya kami akan cari minimal 25 anggota dengan lebih dari satu fraksi," pungkasnya.

Baca juga:
NasDem galang kekuatan tolak ide Demokrat soal hak angket penyadapan
SBY merasa disadap, Gerindra minta DPR panggil Tito dan Budi Gunawan
Reaksi keras NU ke Ahok sampai sebut mulutmu harimaumu
Manuver Demokrat galang dukungan angket saat SBY disadap
Demokrat: Apakah Jokowi penuhi syarat sebagai presiden demokratik?
Sindiran keras PDIP sebut SBY baper soal penyadapan
Saat Jokowi santai tanggapi omongan panjang lebar SBY