Dewan Pakar Gerindra: PPKM Malah Bikin Kasus Covid-19 Naik
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendesak, pemerintah tidak perlu lagi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Bambang, setelah dilonggarkan kondisi penularan Covid-19 semakin membaik.
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendesak, pemerintah tidak perlu lagi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Bambang, setelah dilonggarkan kondisi penularan Covid-19 semakin membaik.
"Sebelum PPKM, pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada saat sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (24/8).
-
Apa gejala Covid Pirola? Mengenai gejala yang ditimbulkan akibat infeksi Pirola, diketahui belum ada gejala yang spesifik seperti disampaikan ahli virologi dari Johns Hopkins University, Andrew Pekosz, dilansir dari Liputan 6.Namun, tetap saja ada tanda-tanda yang patut untuk Anda waspadai terkait persebaran covid Pirola. Apabila terkena COVID-19 gejala umum yang terjadi biasanya demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, bersih, lelah, sakit kepala, nyeri otot serta kemampuan indera penciuman berubah, maka gejala covid Pirola adalah sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, batuk dengan atau tanpa dahak, dan sakit kepala.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Bambang menuturkan, saat PPKM darurat diberlakukan, angka penambahan kasus Covid-19 naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelumnya. Hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400 sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12.000 dengan kematian 371.
"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi, karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegitan. Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM," ujarnya.
Pemerintah dinilai perlu melakukan analisa dampak PPKM yang mengorbankan kondisi rakyat. Masyarakat, kata Bambang, sudah keluarkan biaya yang demikian besar.
Ia menjelaskan, PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu, pada Saat itu ada penambahan kasus baru 27.913 dan angka kematiannya 493. Seharusnya saat PPKM Darurat, angka Covid-19 menurun. "Tapi kenyataannya bukan menurun, malah menaik," ujarnya.
Pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1.266. Setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, sampai 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.
Kemudian PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi menurun, yakni kasus barunya menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200.
"Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah," ujar Bambang.
Lalu pada 22 Agustus itu terjadi penurunan menjadi 12.408 dan kematian menurun menjadi 1.030. Bambang mengatakan, kondisinya sama persis pada saat Pemerintah belum menunjuk koordinator palaksana PPKM yaitu sekitar tanggal 20 Juni sebesar 13.737 dan kematian 371 pehari. Karena itu, Bambang menilai analisa terhadap hasil penerapan PPKM belum dilakukan secara maksimal.
"Penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian. Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi," ujar Bambang.
Baca juga:
Daftar Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Luar Jawa-Bali
Relaksasi PPKM, Epidemiolog Prediksi Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Kembali Meningkat
PPKM Jakarta Turun Level 3, Ganjil Genap Masih Diberlakukan Hari Ini
Daerah PPKM Level 3: Pelaksanaan Kegiatan Sektor Nonesensial Masih WFH 100 Persen
VIDEO: Alasan PPKM Diperpanjang Sepekan hingga 30 Agustus 2021
PPKM Jabodetabek Turun Level, Dokumen Syarat Perjalanan Naik KRL Masih Diberlakukan