Diminati PDIP, Jadi Koordinator PKH Kerja yang Penuh Risiko

Tanggung Jawab Besar

Perubahan kondisi setiap KPM harus selalu diperbarui karena data bisa selalu berubah dalam beberapa waktu. Bahkan, kata Agus, setiap harinya data di lapangan bisa berubah. Ada yang meninggal dunia maupun yang melahirkan. Sehingga jumlah bantuan pada KPM pun ikut mengalami perubahan.

"Misalnya keluarga A, seharusnya tidak dapat bantuan lagi. Soalnya anaknya sudah lulus semua. Nah tapi ternyata masih dapat bantuan. Kemudian keluarga B baru melahirkan dan punya balita, tapi selama dua bulan tidak dapat bantuan. Nah itu karena datanya belum di-update," ujarnya.

Selain itu, di kala pandemi Covid-19 ini, rentan sekali bagi para pendamping PKH untuk disalahkan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemensos rutin memberikan bantuan sosial (Bansos) selama Covid-19 ini.

Selain itu, pemerintah daerah juga ikut memberikan bansos. Setiap keluarga tidak boleh mendapatkan dua macam Bansos. Termasuk Keluarga PKH.

"Kalau kita tidak melakukan update data secara berkala, kita disalahkan. Bisa-bisa dibilang bermain-main dengan data. Kita dituntut harus detail dan teliti karena hubungannya dengan dana bantuan dari pemerintah," katanya.

©Liputan6.com/Angga Yuniar

Antar Keluarga Penerima Manfaat juga mengetahui kondisi keluarga yang lainnya. Sehingga jika para pendamping salah dalam mendata, maka akan diprotes oleh para anggota KPM itu.

Selanjutnya, Agus mengakui bahwa banyak lansia yang menjadi penerima PKH di wilayahnya.
Sehingga perlu selalu didampingi dan dikontrol saat mencairkan uang tunai PKH maupun saat pengambilan sembako. Pasalnya, mereka tidak terlalu mengerti teknologi dan rentan ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Mereka ini kan menerima Kartu Kesejahteraan Sosial, nah itu kan alat untuk mencairkan dana bantuan PKH maupun sembako setiap bulannya. Nah kartu itu harus dibawa sendiri-sendiri, itu kan rentan kalau tidak didampingi. Apalagi lansia," ujarnya.

Dituntut Serba Bisa

Agus juga mengajarkan KPM menabung untuk membuka usaha sendiri. Para KPM dituntut untuk berinovasi dari dana bantuan tersebut. Sebagai pendamping PKH, Agus pun dituntut untuk kreatif serba bisa.

Dia lah yang akan mengajarkan 310 keluarga dampingannya mengelola usaha dengan modal yang seadanya. Usaha yang dilakukan bisa menjahit, berkebun, beternak, usaha kuliner, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

“Saya harus melakukan inovasi pemberdayaan. Apa yang mereka punya, saya eksplor. Misalnya bisa buat makanan, saya bantu pengemasan dan pemasarannya. Bisa berkebun, saya ajak bercocok tanam,” ujar Agus.

©2020 Merdeka.com

Beratnya tugas seorang pendamping PKH tidak meruntuhkan semangatnya untuk memberantas kemiskinan di kampungnya. Walaupun harus naik-turun gunung, lulusan Sarjana Teknik Sipil ini tergerak hatinya saat mengetahui bahwa daerahnya termasuk ke dalam kabupaten yang miskin, berdasarkan survei BPS kala itu.

"Akhirnya saya tertarik membantu. Awalnya ragu. Niatnya mau wirausaha, malah jadi pendamping PKH. Eh sekarang dua-duanya tercapai. Mungkin ini rejeki saya karena mau kembali ke desa," katanya.

Instruksi PDIP

Surat instruksi DPP PDIP bernomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020, memerintahkan DPC mengikuti seleksi koordinator kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Tahun 2020.

Surat itu ditandatangani oleh Nusyirwan Soejono selaku Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial DPP PDIP.

"Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan (daftar terlampir) untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut," demikian petikan isi surat tersebut.

©2020 Merdeka.com

Terkait perintah di surat tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, PDIP sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik. Ini sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.

Dia mengungkapkan, PDIP berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Sebab partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis.

"Jadi ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).

Larangan Parpol

Saat dihubungi merdeka.com, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga sudah menegaskan, salah satu syarat mengikuti seleksi koordinator PKH adalah bukan anggota partai politik. Jika ada anggota partai politik yang mengikuti seleksi, maka dipastikan tidak akan lolos. Menurutnya, persyaratan itu sudah lama ada.

"Untuk menjadi Koordinator Pendamping PKH tidak boleh anggota parpol," kata Juliari kepada merdeka.com, Selasa (4/8).

Juliari tidak ambil pusing bila ada anggapan memberi ruang khusus untuk PDIP agar bisa lolos seleksi. Dia hanya mengacu aturan yang ada bahwa anggota parpol tidak boleh jadi Koordinator PKH.

©2019 Merdeka.com

"Partai-partai lain juga menginstruksikan hal yang sama juga gak masalah, yang paling penting kan nanti pada saat diseleksi, bisa lolos atau tidak. Kan sudah ada persyaratan-persyaratannya," ucap Politikus PDIP itu.

Pendamping maupun koordinator PKH di tingkat mana pun dilarang terlibat dalam partai politik. Hal ini dikhawatirkan bisa membelokkan tujuan awal PKH.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, pada pasal 10 poin i menyatakan: Larangan terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya.